Lombok Timur Darurat Stunting, Sejumlah Desa Catat Prevalensi di Atas 45 Persen
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat strategi percepatan penurunan stunting, melalui pemetaan desa-desa prioritas berbasis data terbaru.
Hasil pemetaan tersebut menunjukkan sejumlah desa mencatat prevalensi stunting yang mengkhawatirkan, bahkan mendekati separuh jumlah balita. Sehingga, memerlukan intervensi yang lebih serius, terarah, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data tersebut, Desa Kabar tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi mencapai 46,29 persen atau 131 balita. Menyusul, Desa Kertasari sebesar 45,90 persen atau 123 balita dan Desa Sakra Selatan dengan prevalensi 45,45 persen atau 240 balita stunting.
Tingginya angka ini menunjukkan, hampir satu dari dua balita di desa-desa tersebut mengalami gangguan pertumbuhan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di Lombok Timur, jika penanganannya tidak serius.
Selain itu, beberapa desa lain juga masuk dalam kategori prevalensi tinggi. Di antaranya, Desa Teros 44,03 persen, Peneda Gandor 43,44 persen, dan Sikur Selatan 42,09 persen. Sementara itu, Desa Jantuk, Loyok, Setanggor, serta Montong Baan Selatan mencatat prevalensi stunting 38 hingga 41 persen.
Penyebab Angka Stunting Tinggi
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menilai, tingginya angka stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Mulai dari pemenuhan gizi balita yang belum optimal, pola asuh keluarga, kondisi sanitasi lingkungan, hingga keterbatasan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Karena itu, penanganan stunting tidak hanya bertumpu pada sektor kesehatan semata. Pemerintah daerah mendorong pendekatan lintas sektor dengan melibatkan bidang pendidikan, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Berbagai langkah strategis terus digencarkan, seperti optimalisasi pelayanan Posyandu, pemantauan rutin tumbuh kembang balita. Kemudian, pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi keluarga tentang pola hidup bersih dan sehat. Serta, penguatan peran kader kesehatan di desa-desa prioritas stunting.
Sementara itu, Humas Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Eka Manggalam Putra, S.E., menegaskan, pemetaan desa dengan prevalensi stunting tinggi tidak sebagai bentuk pelabelan negatif atau daftar hitam terhadap wilayah tertentu.
“Perlu kami luruskan, tidak ada pelabelan bahwa desa-desa tersebut masuk dalam daftar hitam. Ini murni menunjukkan bahwa kasus stunting di wilayah tersebut memang cukup tinggi dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan lebih,” jelas Eka, Jumat, 9 Januari 2026.
Menurutnya, pemetaan berbasis data justru bertujuan agar program penanganan stunting dapat secara lebih tepat sasaran, terukur, dan efektif, sesuai dengan kondisi riil di masing-masing desa.
Melalui pemanfaatan data yang akurat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis penurunan angka stunting di Lombok Timur dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan, sebagai fondasi menuju terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. (Marwah)
