9.411 PPPK Paruh Waktu Pemprov NTB Resmi Dilantik, Gubernur Iqbal Minta Satu Orang Tanam 10 Pohon
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik 9.411 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Selasa, 23 Desember 2025.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) diberikan kepada beberapa orang perwakilan. Kepada mereka yang telah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun.
Gubernur Iqbal menyampaikan, ucapan selamat kepada ribuan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB ini. “Perkenankan saya atas nama pribadi menyampaikan ucapan selamat, penantian panjang akhirnya tiba pada titik ini,” kata Iqbal.
Iqbal berharap, agar ribuan PPPK Paruh Waktu ini mendapat kekuatan dan kemampuan serta kesehatan untuk memberikan pengabdian terbaik untuk Provinsi NTB.
“Mari kita niatkan pengabdian ini sebagai amal ibadah, amal jariyah bagi kita. Jangan lupa bersyukur, sebab hari ini ada 518 yang tidak bisa mendapatkan keberuntungan seperti teman-teman ini,” jelasnya.
Jumlah ASN Pemprov NTB Bertambah
Pelantikan 9.411 orang ini menambah jumlah ASN lingkup Pemprov NTB. Kini jumlahnya lebih dari 28 ribu orang. Terdiri dari 12 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sisanya, sekitar 16 ribu lebih PPPK.
“Termasuk di dalamnya PPPK Paruh Waktu ini,” ujarnya.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini menyampaikan, keberadaan 16 ribu lebih tenaga PPPK ini akan menentukan nasib pelayanan publik ke depan. Selain jumlahnya yang banyak, dari sisi usia juga terbilang masih banyak yang muda.
“Teman-temanlah tulang punggung dari pelayanan publik, karena itu tidak ada pilihan lain. Semua yang ada hari ini harus memiliki dua hal. Pertama, kualitas dan kedua komitmen,” ungkapnya.
Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB, tegas Iqbal, harus memiliki kualitas dan komitmen dalam membangun NTB. Berkualitas pengabdiannya, karakternya, dan individunya.
“PPPK Paruh Waktu juga harus memiliki komitmen membangun NTB, untuk melihat NTB maju lebih baik dari waktu ke waktu. Komitmen melihat NTB Makmur dan Mendunia,” ungkapnya.
Iqbal meminta, setiap ASN harus menanam 10 pohon. Sebagai upaya keterlibatan abdi negara dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Hari-hari ini kita sedang dihadapi ancaman bencana lingkungan. Kita tidak boleh membiarkan apa yang terjadi di Aceh dan Sumatra terjadi di NTB. Maka, kita harus pastikan bahwa kita bisa mengembalikan kondisi lingkungan kita,” tutupnya. (*)
