Pimpin Rakor Kemiskinan, Wabup Ansori Sentil Keras OPD Absen: Bagaimana Mau Serius?
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Sumbawa, pada Kamis, 11 Desember 2025.
Pembukaan rapat dengan agenda strategis yang melibatkan akademisi, BUMN, dan BUMD tersebut berlangsung tegang. Wabup Ansori mengambil langkah tidak biasa, dengan mengabsen langsung satu per satu kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wabup Ansori meluapkan kekecewaannya saat mendapati sejumlah kursi pejabat teknis kosong. Ia menilai, ketidakhadiran dalam forum krusial ini menunjukkan lemahnya komitmen birokrasi, padahal daerah lain sedang gencar bekerja.
“Bagaimana kita bisa serius menanggulangi kemiskinan? Rapat saja tidak datang. Masa yang lain sudah lari kencang, kita rapat saja masih harus diabsen,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Wabup Ansori langsung memerintahkan tim koordinasi untuk segera menghubungi para pejabat yang belum hadir.
“Coba yang belum hadir semua dihubungi,” perintahnya.
Wabup Ansori mengingatkan jajaran OPD, penanggulangan kemiskinan bukan sekadar program kerja rutin, melainkan perintah langsung konstitusi Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurutnya, mengurus kemiskinan adalah kewajiban konstitusional sekaligus bernilai ibadah.
Ia menegaskan, masalah kemiskinan bersifat multidimensi yang membutuhkan kerja keroyokan lintas sektor, bukan jalan sendiri-sendiri.
“Dinas sosial jalan sendiri, kesehatan jalan sendiri, tidak ada sinkronisasi. Kalau rapat koordinasi saja tidak lengkap, omong kosong kita bicara keseriusan mengurus rakyat miskin,” ujarnya.
Wabup Ansori juga menyoroti ironi ketidakhadiran ini dalam konteks perencanaan modern. Ia mempertanyakan kesiapan birokrasi menerapkan konsep One Data dan One Planning, jika kedisiplinan dasar untuk menghadiri rapat koordinasi saja masih minim.
“Padahal data hari ini sangat penting sekali. Kalau dinas terkait tidak ada perwakilannya, bagaimana kita bisa serius? Ini hal yang sepele tapi fatal bagi kemajuan daerah,” tambahnya. (*)
