Wabup Edwin Tanggapi Pandangan Fraksi soal Raperda APBD Lombok Timur 2026, Tegaskan Prioritas Daerah
Lombok Timur (NTBSatu) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya menanggapi seluruh pandangan umum fraksi DPRD mengenai Rancangan APBD 2026, pada rapat paripurna, Selasa, 25 November 2025.
Edwin menegaskan, komitmen Pemda memperkuat pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, kedaulatan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Ia mengapresiasi masukan dari Fraksi PKS, Perindo, Demokrasi Bintang Perjuangan Indonesia (DBPI), dan tujuh fraksi lainnya.
Wabup Edwin menegaskan, isu-isu utama seperti pangan, energi, pariwisata, dan percepatan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas daerah.
Ia menjelaskan, dukungan finansial untuk ketahanan pangan tidak hanya mengandalkan APBD. Tetapi juga alokasi 20 persen dana desa melalui BUMDes, yang nilainya lebih dari Rp48 miliar.
Ia memastikan kebijakan ini memperkuat kedaulatan pangan, sekaligus mendukung keberlanjutan energi lokal.
Menanggapi harapan Fraksi DBPI, Edwin mengakui sektor pariwisata memberi dampak ekonomi luas. Namun, keterbatasan APBD 2026 membuat alokasi anggaran belum dapat memenuhi seluruh usulan.
Meski demikian, Pemda tetap serius mengembangkan sektor ini dan berharap Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dapat diarahkan mendukung pariwisata.
Tingkatkan PAD
Untuk menjawab tantangan fiskal, Pemda menetapkan tiga langkah strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antaranya, perbaikan kualitas data PBB-P2, hotel, dan restoran; penguatan pengawasan pemungutan retribusi dan pajak daerah; dan perluasan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai.
“Langkah ini diharapkan mampu menutup kesenjangan anggaran pembangunan di tahun mendatang,” ucapnya.
Edwin mengakui, dinamika kebijakan pusat pada tahun anggaran 2025 menyebabkan ketidaksesuaian jadwal perencanaan di daerah.
Ia berkomitmen memperbaiki disiplin perencanaan dan memastikan pembahasan APBD tahun berikutnya, sesuai amanat regulasi.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Edwin menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur jalan segera dilaksanakan sesuai nota kesepakatan Bupati dan DPRD pada 19 September 2025.
Dari total 1.211 kilometer ruas jalan, sebanyak 416 kilometer masih berstatus tidak mantap. Pemda berencana menangani 54 ruas jalan kabupaten dengan hotmix, dan 11 ruas jalan poros desa dengan konstruksi lapen.
Di sektor air bersih, Pemda terus memperbaiki perpipaan dan menambah debit air di wilayah selatan serta kaki pegunungan tengah.
SPAM Selatan Kotaraja sedang meningkatkan debit dari 50 menjadi 100 liter per detik. Selain itu, Desa Puncak Jeringo telah mendapat pemasangan pipa air bersih sepanjang 4,5 kilometer melalui Program Peningkatan Air Bersih Kementerian Transmigrasi.
Untuk memperkuat perlindungan pekerja migran, Pemda akan mengaktifkan kembali Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Kemudian, melakukan sosialisasi masif agar seluruh calon PMI menaati prosedur sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Perda Nomor 5 Tahun 2021.
Menjawab isu pupuk dan elpiji, Pemda memastikan stok pupuk aman hingga akhir 2025. Untuk elpiji, Pemda telah mengajukan penambahan distribusi harian 10 persen kepada BPH MIGAS.
Pengendalian inflasi melalui kerja sama dengan Bulog, pemantauan harga harian, serta operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga.
Wabup Edwin menjelaskan, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direksi BUMD untuk menghindari kekosongan jabatan. Mengingat belum terbitnya Perda baru sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024. Draf Raperda BUMD telah diajukan kembali untuk dibahas bersama DPRD.
Di tengah pengurangan transfer keuangan dari Pusat, Wabup Edwin menegaskan, Pemda Lombok Timur tetap berupaya menjaga kesesuaian arah kebijakan pembangunan.
Pemda juga aktif menjemput program prioritas pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. (*)
