Tiga Dokumen Strategis Pemprov NTB Perkuat Ketahanan Iklim Daerah
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB memperkuat arah pembangunan berketahanan iklim. Salah satunya melalui penyusunan dokumen kebencanaan dan perubahan iklim secara komprehensif.
NTB saat ini telah memiliki tiga dokumen strategis yang menjadi landasan kebijakan, yaitu Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026. Kemudian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2024–2028 dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) 2024–2045.
Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi, menyebut agenda resiliensi bencana dan penurunan risiko iklim kini menjadi salah satu fondasi utama penyusunan RPJMD Provinsi NTB 2025–2029.
Seluruh dokumen ini tersusun untuk menjawab tantangan meningkatnya suhu udara, kenaikan muka air laut. Termasuk ancaman cuaca ekstrem yang terus menekan wilayah NTB.
“Kerentanan NTB terhadap perubahan iklim harus dijawab dengan perencanaan yang terukur. Semua kebijakan kebencanaan dan rendah karbon akan kami integrasikan secara kuat dalam RPJMD 2025–2029,” ungkapnya.
Penurunan Emisi dan IRB Meningkatkan Resiliensi Daerah
Upaya mitigasi NTB tercermin dari tren penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
Berdasarkan Aksara Bappenas 2025 yang diolah Bappeda NTB, intensitas emisi mengalami fluktuasi namun menunjukkan capaian penurunan hingga 97 persen pada tahun 2023, sebelum kembali stabil pada 2024.
Di sisi lain, Indeks Risiko Bencana (IRB) NTB juga menunjukkan perbaikan signifikan. Dari angka 172,24 pada 2015, IRB menurun hingga 115,37 pada 2023, dan diproyeksikan mencapai 113,64 pada 2024. Tren ini menjadi indikator bahwa upaya mitigasi, perencanaan, serta kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana terus meningkat.
Berdasarkan data BNPB 2025, capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten/kota di NTB masih menunjukkan variasi. Sejumlah daerah seperti Lombok Barat dan Lombok Utara mencatat capaian yang relatif tinggi pada beberapa prioritas.
Sementara beberapa daerah lainnya masih perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, mitigasi, serta kesiapsiagaan bencana.
Dr. Iswandi menekankan, peta capaian IKD ini menjadi masukan penting dalam penyusunan RPJMD.
“Kami tidak ingin perencanaan hanya bersifat administratif. Data IKD memberi arah jelas daerah mana yang harus mendapat intervensi lebih kuat, terutama pada peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi,” tegasnya. (*)
@Muhammad Yamin
