Lonjakan Penumpang Dorong AKDP Sumbawa-Sumbawa Barat Jadi Jalur Favorit NTB
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan strategi besar, untuk memperkuat konektivitas wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Penguatan sektor perhubungan darat menjadi salah satu prioritas, seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan mobilitas antarwilayah.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, konektivitas yang andal adalah fondasi utama pemerataan pembangunan.
“Mobilitas antarwilayah semakin tinggi. Karena itu, konektivitas harus menjadi prioritas di RPJMD baru agar distribusi barang, jasa, dan manusia lebih cepat, efisien, dan aman,” ujar Iswandi, Sabtu, 22 November 2025.
AKDP Sumbawa-Sumbawa Barat Jadi yang Terkuat di NTB
Berdasarkan data Dinas Perhubungan NTB 2020–2024, AKDP Sumbawa-Sumbawa Barat konsisten menjadi layanan angkutan antarkota dengan kapasitas tempat duduk tertinggi di NTB. Pada 2024, layanan ini mencatat 3.189 seat dengan 160 unit armada, mempertahankan dominasi sejak lima tahun terakhir.
Sementara untuk AKDP Lombok meningkat dari 1.617 menjadi 2.767 seat, namun jumlah unit justru menurun dari 104 ke 85. AKDP Dompu stabil dan bertumbuh dari 1.455 seat menjadi 2.244 seat pada 2024.
AKDP Bima mengalami fluktuasi ekstrem, yakni unit turun dari 115 (2020) menjadi 70 (2024), tetapi seat melonjak tajam dari 3.335 ke 7.883 seat, mencerminkan peralihan besar ke armada berkapasitas tinggi.
Iswandi menyebut, pergerakan data ini menjadi acuan penting RPJMD. “Setiap wilayah punya pola pertumbuhan armada yang berbeda. Data AKDP sangat strategis untuk merumuskan kebutuhan infrastruktur jalan, terminal, dan jalur angkutan di RPJMD 2025–2029,” jelasnya.
Efisiensi Transportasi Meningkat, Tantangan Keselamatan Masih Besar
Tren peningkatan kapasitas seat antarkota menunjukkan adanya upaya efisiensi, terutama melalui armada berkapasitas besar. Namun, Iswandi mengingatkan, pertumbuhan kapasitas harus diiringi penguatan aspek keselamatan.
Rasio fatalitas kecelakaan transportasi di NTB menunjukkan dinamika. Di tahun 2020 (2,44), 2021 (3,03), 2022 (2,18), 2023 (1,58) (terendah), dan 2024 (2,02) Fluktuasi ini menunjukkan perlunya intervensi serius.
“Konektivitas bukan hanya soal menambah armada, tetapi memastikan standar keselamatan yang tinggi. Ini akan menjadi fokus dalam RPJMD mendatang,” ujar Iswandi.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD 2025-2029 menargetkan untuk memperluas jalur AKDP berbasis kebutuhan wilayah, memastikan infrastruktur jalan mendukung armada berkapasitas besar, meningkatkan keselamatan transportasi darat, dan mempercepat pemerataan distribusi ekonomi dan layanan publik.
Lonjakan kapasitas AKDP, terutama di Sumbawa-Sumbawa Barat menjadi sinyal positif bagi peningkatan mobilitas antarwilayah.
“Kami berharap peningkatan kapasitas harus berjalan beriringan dengan penguatan aspek keselamatan agar kualitas layanan transportasi benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Iswandi. (*)
