Kepala Desa Motong Sambut Program Desa Berdaya sebagai Langkah Percepatan Pembangunan

Mataram (NTBSatu) – Kepala Desa Motong menyampaikan harapan besar setelah desanya masuk ke dalam Program Desa Berdaya sebagai salah satu prioritas percepatan pembangunan.

Program ini membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dan memperkuat daya saing wilayah.

“Program ini akan sangat membantu di desa kami dalam mengejar ketinggalan dari semua aspek. Semoga ke depan desa ini akan mandiri dan bisa berdaya saing,” ungkap Kepala Desa Motong, Abdul Wahab kepada NTBSatu, Jumat, 21 November 2025.

Desa Motong memperoleh status sebagai Desa Berdaya Transformatif karena angka kemiskinan ekstrem masih berada pada level tinggi. Namun, wilayah ini menyimpan potensi ekonomi yang luas dan dapat mendorong pertumbuhan desa ketika pemerintah dan masyarakat mengelolanya secara optimal.

Beragam sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Abdul Wahab menjelaskan kawasan hutan rakyat sekitar 500 hektare menjadi lahan budidaya jagung dan pengembangan ternak.

Kegiatan ekonomi ini memiliki prospek cerah, meskipun infrastruktur jalan usaha tani masih membutuhkan peningkatan.

“Kami memiliki kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 500 hektare. Masyarakat memanfaatkan lahan itu untuk budidaya tanaman jagung dan pengembangan ternak. Hanya saja, kendalanya masih pada infrastruktur jalan usaha tani yang belum memadai,” ujar Abdul Wahab, beberapa waktu lalu.

Selain itu, lahan pertanian irigasi teknis seluas 200 hektare menghasilkan padi dan jagung hingga tiga kali musim tanam setiap tahun sehingga sektor ini menjadi tumpuan utama warga.

Pada sektor perikanan, tambak udang menyediakan peluang ekonomi signifikan. Namun, para pelaku usaha masih membutuhkan fasilitas pendukung seperti alat pengemasan dan es batangan untuk menjaga kualitas hasil panen.

Percepatan Pembangunan

Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.

Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.

RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.

Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.

Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.

Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)