Mataram (NTBSatu) – Pembangunan di Pulau Sumbawa beberapa tahun terakhir bergerak cepat. Ekonomi tumbuh, aktivitas perdagangan makin hidup, dan peluang usaha mulai bermunculan.
Namun, masih ada tantangan yang perlu dicermati. Tidak semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara merata.
Kondisi ini tampak dari perkembangan Gini Ratio atau indikator ketimpangan pendapatan yang menunjukkan tren beragam di tiap daerah.
Data 2019 hingga 2024, beberapa wilayah menunjukkan kenaikan ketimpangan. Misalnya Kota Bima naik dari 0,371 pada 2019 dan sempat menyentuh angka tertinggi 0,429 pada 2022, sebelum menurun ke 0,380 pada 2024.
Kabupaten Sumbawa juga mencatat lonjakan cukup tajam hingga 0,441 pada 2021, lalu bergerak turun ke 0,379 pada tahun 2024.
Sumbawa Barat yang sempat mencapai angka ketimpangan rendah pada 2020 di angka 0,299, kembali menghadapi kenaikan hingga berada di kisaran 0,372 pada 2024.
Namun, tidak semua daerah mengalami hal serupa. Ada juga wilayah yang justru menunjukkan perbaikan. Kabupaten Dompu menjadi contoh paling menonjol dengan tren penurunan konsisten dari 0,357 pada 2019 hingga mencapai 0,292 pada 2024 menjadi yang paling rendah di Pulau Sumbawa.
Kabupaten Bima juga menunjukkan perbaikan stabil, turun dari 0,363 menjadi 0,358 pada periode yang sama. Perbedaan ini menunjukkan, masing-masing daerah memiliki kondisi dan tantangan ekonomi yang berbeda.
Fokus RPJMD NTB
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, variasi angka tersebut menjadi pengingat pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan. Menurutnya, hal inilah yang ingin dijawab Pemprov NTB melalui kebijakan pembangunan jangka menengah.
“RPJMD kami tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Kami ingin pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi di titik-titik tertentu,” ujarnya, Selasa, 18 November 2025.
Untuk menekan ketimpangan, Pemprov NTB mendorong beberapa langkah strategis, seperti memperluas akses pendidikan, memperkuat kesempatan kerja, dan meningkatkan fasilitas sosial.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti penguatan BUMDes dan bantuan bagi warga berpenghasilan rendah, juga masuk dalam prioritas. Selain itu, pembangunan infrastruktur desa menjadi fokus agar aktivitas ekonomi tidak hanya berpusat di kota, tetapi mengalir ke seluruh wilayah.
Iswandi berharap, pendekatan ini membantu memperbaiki ketimpangan di Pulau Sumbawa dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami ingin setiap wilayah tumbuh bersama. Itu tujuan besar yang ingin kami capai,” katanya.
Ia optimistis Pulau Sumbawa bisa menjadi kawasan yang tidak hanya bergerak cepat dari sisi ekonomi, tetapi juga lebih merata dalam hal kesejahteraan. (*)
