Pertanian Jadi Sektor Unggulan Desa Lamunga sebagai Penopang Ekonomi Warga
Jakarta (NTBSatu) – Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menempatkan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian.
Desa yang baru mekar dari Desa Batu Putih ini kini tengah memantapkan arah pembangunan dengan memanfaatkan sektor pertanian yang cukup besar.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Lamunga, Jamiluddin, menjelaskan bahwa sebagian besar warga menggantungkan hidup dari hasil pertanian, terutama komoditas padi.
“Pertanian menjadi sektor andalan di Desa Lamunga. Ada sekitar 130 kepala keluarga (KK) yang berprofesi sebagai petani dari total sekitar 500 KK yang ada di desa kami,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 12 November 2025.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa, masyarakat Lamunga disebut memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan sumber daya lokal.
Selain memperkuat basis ekonomi di bidang pertanian, Pemerintah Desa Lamunga juga mulai membangun kelembagaan ekonomi masyarakat.
Ikhtiar Membentuk BUMDes dan Kopdes
Saat ini, desa tersebut tengah membentuk dua organisasi ekonomi desa, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Untuk sementara kami masih dalam proses pembentukan dua lembaga itu, sebagai langkah awal untuk menggerakkan ekonomi desa secara mandiri,” kata Jamiluddin.
Ia menambahkan, berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih terus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah.
“Kami masih terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat agar program-program yang direncanakan bisa selaras dengan arah pembangunan kabupaten,” jelasnya.
Percepatan Pembangunan
Sebagai informasi, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
