DPRD dan Pemkot Mataram Bahas APBD 2026, Fokus Penyesuaian Fiskal dan Program Prioritas
Mataram (NTBSatu) – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di Kota Mataram berlangsung dalam suasana kondusif.
DPRD dan pemerintah kota berupaya menjaga sinergi agar penyesuaian fiskal dan penyusunan program prioritas tetap berjalan seimbang, meskipun terdapat tantangan pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menyampaikan, Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan awal mengenai dampak pemangkasan dana pusat sebesar Rp370 miliar.
Menurutnya, kondisi ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata kembali arah kebijakan anggaran.
“Kita selaraskan dulu perencanaannya untuk 2026. Jika pendapatan daerah meningkat, kita bisa memetakan mana yang menjadi prioritas kebijakan. Sektor pajak menjadi salah satu yang berpotensi dikembangkan,” ujarnya di sela-sela rapat, Senin, 10 November 2025.
Malik menambahkan, DPRD mendorong agar perencanaan APBD 2026 tetap berpihak pada kepentingan publik dengan mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan program. Ia menilai, komunikasi yang terjalin dengan pihak eksekutif selama ini berjalan baik dan terbuka.
“Kita dorong inovasi dari pemerintah daerah, tapi tetap memperhatikan kemampuan keuangan yang ada,” katanya.
TAPD Koordinasi dengan DPRD
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyebut, TAPD terus berkoordinasi dengan DPRD dalam setiap tahapan pembahasan.
Ia memastikan, setiap masukan dari dewan akan menjadi pertimbangan dalam perumusan akhir rancangan APBD.
“Kami menunggu hasil pembahasan bersama Banggar agar seluruh keputusan nanti bisa diambil secara matang. Prinsipnya, semua dibicarakan bersama dan dijalankan sesuai kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu topik yang ikut dikaji adalah rencana kelanjutan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram senilai Rp250 miliar, yang masih menunggu penyempurnaan dan kajian lebih lanjut.
Selain itu, dewan juga menyoroti pentingnya mempertahankan program Pokok-pokok Pikiran (Pokir) tahun 2026 agar tetap terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Baik DPRD maupun pemerintah kota sepakat, untuk menjaga semangat kerja sama dan transparansi selama proses penyusunan APBD 2026. Keduanya optimistis rancangan anggaran yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada. (*)
