Sumbawa

Gubernur Iqbal Bertemu Tokoh Sumbawa, Soroti Ketimpangan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Sumbawa Besar (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat Sumbawa dalam diskusi yang berlangsung di Pendopo Bupati Sumbawa, Rabu malam, 29 Oktober 2025.

Diskusi tersebut dihadiri para tokoh-tokoh Sumbawa di antaranya, Drs. A Latief Majid (Mantan Bupati Sumbawa), Drs. Jamaluddin Mali (Mantan Bupati Sumbawa). Kemudian, Drs. Mahmud Abdullah (Mantan Bupati Sumbawa), H. Umar Hasan (Mantan Ketua DPRD Sumbawa).

Lalu, H. Farhan Bulkiyah (Mantan Ketua DPRD Sumbawa), Wakil Ketua III DPRD Sumbawa Zulfikar Demitry, dan tokoh politik Nurdin Ranggabarani.

Dalam diskusi itu, Gubernur Iqbal menyoroti ketimpangan distribusi dokter spesialis di NTB yang masih menjadi persoalan utama sektor kesehatan.

Ia menegaskan, masalah tersebut bukan semata-mata akibat kebijakan pemerintah, melainkan karena perilaku sebagian dokter yang enggan bertugas di daerah asal.

“Begitu ditempatkan di RS Manambai, baru sebentar sudah melobi pindah ke Mataram dengan alasan anak sekolah atau pasangan bekerja di sana. Akibatnya, daerah kekurangan dokter dan perawat,” ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, kondisi itu memperburuk pelayanan di kabupaten. Ia menjelaskan, di Sumbawa jumlah rumah sakit yang sedikit membuat dokter sulit mendapatkan tambahan penghasilan. Sedangkan, di Bima fasilitas lebih banyak sehingga tenaga medis lebih tertarik bekerja di sana.

Iqbal juga menyebut, situasi di Rumah Sakit Dompu bahkan lebih parah karena jumlah perawat hampir tiga kali lipat dari kebutuhan, sementara dokter sangat sedikit.

“Pemerintah sedang menyiapkan redistribusi tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat. Tetapi kebijakan ini pasti tidak membuat semua pihak senang, karena banyak yang harus pindah dari Mataram,” katanya.

Strategi Pemprov Pemerataan Tenaga Kesehatan

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri menegaskan, maldistribusi tenaga kesehatan sudah lama terjadi.

Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis, pemerintah menyiapkan dua strategi. Yakni, menyekolahkan dokter umum menjadi spesialis dan mengontrak dokter ahli dari luar NTB sebagai solusi jangka pendek.

“Kita siapkan anggaran untuk kontrak spesialis agar mereka tertarik bertugas di NTB. Untuk jangka panjang, kita dukung fakultas kedokteran seperti Universitas Samawa, Universitas Hamzanwadi, dan Muhammadiyah agar bisa memproduksi dokter dari daerah sendiri,” jelasnya.

Fikri juga menyoroti, pentingnya memperkuat rumah sakit di Sumbawa agar memenuhi standar kompetensi layanan.

Ia menyebut, Rumah Sakit di Sering perlu segera ditingkatkan menjadi rumah sakit unggulan dengan layanan kesehatan ibu dan anak. Sekaligus, menyiapkan SDM sesuai kebutuhan rujukan berbasis kompetensi.

“Kalau SDM kita siap, rumah sakit bisa punya satu layanan unggulan. Misalnya, kesehatan ibu dan anak atau jantung,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah mengingatkan pemerintah agar memperhatikan perjuangan untuk Rumah Sakit Jantung (RSJ) di Sumbawa.

Ia mengkhawatirkan, rencana pemerintah untuk menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak dapat menghapus status RSJ yang telah lama masyarakat Sumbawa perjuangkan.

“Kami sangat mengharapkan agar status Rumah Sakit Jantung tidak hilang. Itu hasil perjuangan panjang yang sudah disahkan oleh Menteri Kesehatan sebelumnya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Iqbal menjelaskan, Pemerintah Pusat kini tidak lagi menggunakan konsep rumah sakit khusus. Melainkan, rumah sakit umum dengan keunggulan di bidang tertentu.

Kebijakan ini, menurutnya, justru menguntungkan daerah karena memberi keleluasaan menentukan layanan unggulan masing-masing.

“Kebijakan ini membuka peluang besar bagi daerah. Rumah sakit di Sumbawa bisa tetap punya layanan unggulan seperti jantung, ibu-anak, atau manula,” tambah Iqbal. (*)

Berita Terkait

Back to top button