Zulkieflimansyah Apresiasi Kebijakan Menkeu Purbaya, Ingatkan Ekonomi Belum Bergerak Optimal
Mataram (NTBSatu) – Kebijakan baru Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mendapat apresiasi dari ekonom sekaligus Staf Pengajar Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Dr. Zulkieflimansyah.
Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat, namun belum cukup kuat untuk menggerakkan roda perekonomian secara nyata.
Zulkieflimansyah menyampaikan, data makro ekonomi Indonesia di era Sri Mulyani sebenarnya stabil dan cukup baik.
Meski demikian, masyarakat di tingkat bawah justru merasakan tekanan berat dalam kehidupan sehari-hari. Uang semakin sulit beredar, pekerjaan semakin sempit, dan kebutuhan hidup kian mahal.
Kondisi semakin memburuk, ketika pemerintah membebankan pajak lebih besar kepada swasta maupun masyarakat. Hal ini sempat menimbulkan keresahan luas dan hampir memicu aksi protes besar di berbagai daerah.
“Dengan dikenakannya pajak yang semakin besar kepada sektor swasta dan kepada masyarakat secara langsung, benar-benar memicu dan menyulut kemarahan yang nyaris saja mengancam pemerintahan dengan demo-demo yang merata di berbagai tempat,” ungkap Zulkieflimansyah, Kamis, 18 September 2025.
Ia juga menilai, keputusan Presiden Prabowo mencopot Sri Mulyani menjadi langkah cepat yang memberi sinyal pemerintah tetap mendengar aspirasi rakyat.
Selanjutnya, Menkeu Purbaya menghadirkan gebrakan positif dengan menyalurkan dana Rp200 triliun melalui sistem perbankan.
“Ini kebijakan yang bagus dan perlu diapresiasi. Pak Presiden Prabowo tidak salah memilih Mas Purbaya menjadi Menkeu,” jelasnya.
Perkuat Sektor Riil
Namun, Zulkieflimansyah tetap mengingatkan, kebijakan di sektor keuangan tidak akan efektif tanpa pergerakan sektor nyata.
“Ekonomi kita di lapangan akan terasa hidup, bergerak, dan lebih baik kalau sektor riil kita juga bergerak. Kebijakan Menkeu Purbaya dengan melakukan terobosan di sektor keuangan tak akan banyak artinya, kalau kebijakan sektor riil tidak jalan,” tambahnya
Menurutnya, perbankan masih cenderung konservatif karena terbatasi aturan ketat serta pengawasan OJK. Dengan pola pikir lama berbasis neo-klasik, bank lebih berhati-hati sehingga dana Rp200 triliun tersebut tidak langsung mengalir ke sektor produktif.
Zulkieflimansyah menawarkan solusi agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka makro, tetapi segera memperkuat sektor riil melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan Koperasi Merah Putih.
“Pemerintah Presiden Prabowo harus segera memperbaiki keadaan ekonomi riil yang dirasakan masyarakat. Gimana caranya?, maksimalkan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan maksimalkan keberadaan Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.
Ia menekankan, peralatan, mesin, hingga bahan makanan untuk MBG harus berasal dari produk dalam negeri agar ekonomi lokal ikut bergerak.
Selain itu, koperasi di desa perlu dukungan nyata dengan prioritas pada produk dan pengusaha lokal meski kualitas belum sempurna atau harga relatif lebih mahal.
“Harus diingatkan kepada mereka semua ada cost of learning, ada biaya pembelajaran bagi produk dan pengusaha lokal,” tegasnya.
Zulkieflimansyah juga menegaskan pentingnya sinergi aparat penegak hukum, BPK hingga BPKP agar tidak serta merta menuding kerugian negara ketika pemerintah memilih produk lokal.
Ia mencontohkan keberhasilan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di NTB, yang dulu mampu menggerakkan ekonomi daerah di masa krisis.
Lebih jauh, ia mendorong agar pemerintah juga memaksimalkan peran BUMN. Perusahaan negara seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjadi agen inovasi serta pengembangan teknologi.
“Dengan cara ini, sektor riil bisa benar-benar bergerak dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya. (*)
