Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tengah menggodok pembentukan BUMD baru, NTB Capital. BUMD ini akan menjadi holding usaha di bidang investasi, bersama dengan Bank NTB Syariah di bidang keuangan.
Dalam pembentukan itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memastikan akan belajar dari pengalaman perjalananan BUMD sebelumnya, yaitu tidak ingin mencoba berbagai sektor. Tetapi akan fokus pada satu sektor, yakni investasi.
Mantan Duta besar RI untuk Turki itu melanjutkan, NTB Capital nantinya akan bertugas sebagai stimulan yang akan mengundang investor ke daerah. Di samping itu, ia memastikan perusahaan ini tidak akan mengganggu jalannya investasi lokal. Melainkan akan membersamai pengusaha atau investor lokal untuk mengundang investasi ke NTB.
“BUMD tidak boleh menyebabkan market disorder (gangguan pasar, red), jangan diberikan monopoli, jadi pemburu rente. Tapi dia jadi stimulan, assurance (jaminan, red). Ketika ada yang bagus mau masuk ke NTB di sektor prioritas maka dia (NTB Capital) masuk sebagai pemegang saham minoritas,” kata Iqbal, Senin, 15 September 2025.
Minta Sehatkan BUMD
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menyoroti rencana pembentukan NTB Capital ini. Ia menekankan sebelum pembentukan NTB Capital, Gubernur NTB perlu menyehatkan BUMD yang ada di daerah, seperti PT GNE.
Dari sisi keuangan, PT GNE belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir ini. Bahkan, belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena numpuknya tunggakan pajak.
Di samping itu, lanjut Sambirang, pembentukan NTB Capital, harus beriringan dengan visi-misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD.
“Yang betul-betul inline matching dengan visi beliau di bidang ketahanan pangan dan pariwisata,” katanya.
Adanya NTB Capital direncanakan sebagai holding BUMD non keuangan di daerah, seperti PT GNE. Untuk itu, perlu menyehatkan terlebih dahulu BUMD yang akan menjadi anak perusahaan tersebut.
Adapun di tengah kondisi fiskal daerah yang melemah, politisi PKS itu menekankan Pemprov NTB harus menentukan lini bisnis BUMD yang akan dibentuk. Jangan sampai mencoba-coba yang berdampak tidak bisa memberikan manfaat kepada daerah.
“Dia harus menghidupi dirinya sendiri. BUMD ini kan harus income generator (penghasil pendapatan, red) bagi daerah bukan tergantung, justru dia harus memberikan kontribusi terhadap fiskal daerah. kalau dia tergantung kepada APBD ya sama aja,” ungkapnya. (*)
