Kemendagri Sebut Realisasi Anggaran Provinsi NTB Belum Optimal, Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Namun berbeda dengan realisasi belanja pegawai, mengalami penurunan. Berdasarkan data, APBD Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, terjadi penurunan belanja pegawai pada triwulan II 2025 dari Rp3,2 triliun menjadi Rp2,9 triliun pada triwulan II 2024.
Minta Pemprov Genjot Realisasi
Berangkat dari situ, jelas Agus, realisasi anggaran Provinsi NTB, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja perlu dioptimalkan. Maka, Kemendagri mendorong di tahun depan realisasi APBD perlu digenjot dari awal tahun.
Hal ini agar pembangunan bisa segera dilaksanakan. Sehingga masyarakat tahu dan merasakan pembangunan tersebut.
“Kalau akhir tahun kan tidak terasa lebih lama,” ujarnya.
Kemudian alasan kedua, pelayanan publik bisa diperbaiki dengan realisasi anggaran yang lebih cepat. Dengan begitu tingkat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap pemerintah.
“Kalau besar tingkat kepercayaan nanti ada partisipasinya,” ucapnya.
Ketiga, lanjut Agus, dengan realisasi lebih awal, ada uang beredar di masyarakat. Hal ini akan menumbuhkan daya beli dan memancing anggaran swasta yang lain untuk dibelanjakan.
“Dan ini akan mendongkrak ekonomi. Maka penting kita realisasikan sejak awal tahun,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Nursalim menilai, realisasi anggaran Provinsi NTB sudah bagus. Pendapatan sudah di atas 53 persen. Sementara realisasi belanja sudah 48 persen.
“Cukup ideal menurut saya. Tinggal sekarang kontrak ini sedang berproses. Kalau kontrak sudah berproses, tinggal kita bayar,” tandasnya. (*)
