Kemendagri Sebut Realisasi Anggaran Provinsi NTB Belum Optimal, Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, secara umum realisasi anggaran baik pendapatan maupun belanja Provinsi NTB belum optimal.
Padahal, realisasi anggaran yang tidak optimal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, dana yang tidak terserap dengan baik tidak mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif, seperti belanja modal dan belanja barang.
“Jadi saya meminta kepada seluruh daerah agar mengoptimalkan realisasi APBD. Baik itu pendapatan maupun dari sisi belanja. Agar biaya pembangunan ada. Kemudian tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni di Mataram, Senin, 25 Agustus 2025.
Secara umum, ujar Agus, bukan hanya NTB yang mengalami kondisi demikian. Namun, hampir seluruh daerah mencatatkan bahwa realisasi anggaran hingga akhir Agustus 2025 ini belum maksimal.
“Secara umum, hampir di semua daerah memang belum maksimal. Maka masih ada ruang untuk kita optimalkan,” bebernya.
Pada triwulan I 2025, realisasi anggaran menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi NTB.
Meski pengaruhnya tidak signifikan seperti pada sektor pertambangan, lambatnya realisasi anggaran tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB yang menyentuh angka minus 1,47 persen.
Data BPS
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada usaha konstruksi yaitu minus 1,52 persen. Penyebabnya, belum terealisasinya anggaran.
Sementara pada triwulan II, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada usaha konstruksi mengalami pertumbuhan. Hal ini setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Meski secara umum, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II mengalami kontraksi, minus 0,82 persen.
Data BPS NTB, pada sektor konstruksi mengalami pertumbuhan, baik secara q-to-q maupun y-on-y. Realisasi pengadaan semen naik 20,55 persen dari triwulan sebelumnya dan 10,01 persen dari tahun lalu.
Peningkatan ini didorong proyek pemerintah dan industri lokal. ITDC membangun penginapan di KEK Mandalika senilai Rp30 miliar. Kemudian, Pemprov NTB mengalokasikan Rp86,44 miliar untuk perbaikan tiga ruas jalan strategis.
