Curhat Penyandang Disabilitas di NTB Sulit Akses Rumah Ibadah: Saya Selalu Salat di Pinggir dan Minder

Mataram (NTBSatu) – Permasalahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik masih menjadi tantangan serius, termasuk di tempat ibadah.
Hal ini Anggota Advokasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD NTB, Asyim Barnas sampaikan saat podcast bersama NTBSatu, Senin, 21 Juli 2025.
Ia menceritakan pengalamannya sebagai penyandang disabilitas saat menjalankan ibadah di masjid. Asyim mengungkapkan, fasilitas ibadah khususnya di wilayah pedesaan Lombok, masih jauh dari kata ramah penyandang disabilitas
“Rumah ibadah di tempat kita itu ya, di Lombok ini terutama, di desa, kecuali Islamic Center mungkin, itu sama sekali tidak bisa akses,” ungkapnya.
Ia menyoroti, hampir seluruh rumah ibadah di desa tidak menyediakan akses yang memadai untuk disabilitas fisik maupun netra.
Asyim membagikan kisah pribadinya yang cukup menyedihkan. Setiap kali mengikuti salat Jumat, ia mengaku selalu berada di saf paling pinggir karena tidak mampu melewati barisan jemaah ke bagian depan.
“Saya sedih, kalau mau salat Jumat ya. Saya selalu berada di pinggir, enggak bisa melewati saf orang ke depan,” curhatnya
Situasi tersebut membuat Asyim merasa terpinggirkan. Tidak hanya secara fisik karena harus berada di saf paling pinggir, tetapi juga secara emosional. Sbeba, timbul rasa minder dan tidak setara dalam menjalankan ibadah bersama jemaah lain.
“Sebagai seorang muslim kepingin beribadah yang terbaik, tetapi akses membuat saya selalu berada di saf belakang. Ada sedikit merasa agak mindir,” ungkapnya
Menurutnya, hal ini menjadi contoh nyata bahwa ruang publik, termasuk rumah ibadah, belum dirancang secara inklusif.
“Padahal saya ingin sekali bisa berada di saf depan seperti jamaah lainnya. Tapi aksesnya tidak memungkinkan,” tambahnya.
Keluhan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan perbaikan desain dan kebijakan pembangunan fasilitas umum, agar lebih inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
Asyim berharap, suara-suara dari komunitas penyandang disabilitas sepertinya bisa lebih didengar dan ditindaklanjuti, khususnya oleh pemerintah daerah dan pengelola rumah ibadah. (*)