Pemprov NTB dan BTNGR Bakal Revisi SOP Pendakian Rinjani Buntut Tragedi Juliana
Mataram (NTBSatu) – Buntut kematian pendaki asal Brasil, Juliana Marins yang terjatuh di Gunung Rinjani beberapa waktu lalu, Pemprov NTB bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) bakal merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian Nomor: SK.103/T.39/TU/KSA07/2020.
Rencana merevisi SOP pendakian Gunung Rinjani ini diambil dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Tata Kelola Pendakian Rinjani Berkualitas dan Terintegrasi di Aula Dinas Pariwisata NTB, Kamis, 10 Juli 2025.
Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, tujuan merevisi SOP pendakian Gunung Rinjani sejalan dengan niat Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang ingin menerapkan sistem pendakian berkualitas di Rinjani.
“Kita bicara konsep pariwisata berkualitas di Rinjani. Tujuannya, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang akan mendaki Rinjani,” ujar Aulia.
Mantan Kepala Dinas Dukcapil NTB ini menegaskan, sebelum melakukan revisi, SOP yang sudah ada akan dilakukan audit secara menyeluruh terlebih dulu untuk menentukan standar pendakian yang baru.
Termasuk soal SOP evakuasi, standarisasi, pemenuhan sarana dan prasarana, serta akan ada pembentukan posko terpadu.
Dalam SOP baru nanti, akan menaruh poin mitigasi bencana tentang penanganan kedaruratan dan pemulihan. Pola mitigasi ini akan menjadi pembahasan Pokja yang pembentukannya dalam satu bulan ke depan.
“Dalam SOP ini siapa melakukan apa pada saat ada insiden. Penting juga ada manajemen komunikasi krisis saat ada insiden, sehingga bisa memberikan update ke publik,” terangnya.
Aulia mengatakan, di dalam SOP itu juga perlu mengatur tentang pelestarian sosial budaya untuk masyarakat di lingkar Gunung Rinjani. Termasuk, tentang pembentukan tim rescue yang akan bertugas ketika terjadi kecelakaan di jalur pendakian.
“Kebetulan dengan kejadian ini banyak pemerhati banyak yang ingin berkontribusi. Maka perlu ada up skill kompetensi evakuasi. Perlu ada sertifikasi untuk tim rescue itulah yang akan kita danai juga,” katanya.
Bentuk Pokja Bahas SOP Pendakian
Pembentukan Pokja untuk membahas SOP pendakian Rinjani ini nantinya akan berisikan tim BTNGR, Pemda, TNI Polri, SAR, Dinas Kesehatan, guide, porter, relawan dan masyarakat lingkar Rinjani. Khusus guide juga bakal mendapatkan pelatihan pengetahuan medis dasar.
“Jadi misalnya ada kejadian minimal bisa melakukan penanganan awal. Harapan kita dalam satu bulan ini mulai melakukan perbaikan SOP ini sambil jalan,” tandas Aulia.
Sementara itu, Kepala BTNGR, Yarman menyampaikan, revisi SOP pendakian Gunung Rinjani bakal bersama-sama dengan seluruh stakeholder pemerintah. Termasuk pelaku pariwisata dan masyarakat lingkar Gunung Rinjani.
“Ini kita bicara tata kelola Rinjani usai kasus Juliana kemarin. Kami sampaikan ada beberapa evaluasi. Ada evaluasi SDM kami sendiri dan pelaku wisata, sarana termasuk SOP akan kita revisi bersama,” ujar Yarman.
Revisi SOP pendakian akan dibahas oleh Kelompok Kerja (Pokja). Berisikan dari dari berbagai kalangan di dalamnya BTNGR, Pemprov NTB dan stakeholder lainnya.
“Nanti Pokja sendiri yang membicarakan terkait peran masing-masing. Jadi poin dalam SOP ini porter, TO, guide apa peranannya. Ya mudahan bisa segera terealisasikan. Nanti akan ada pertemuan lanjutan,” pungkasnya. (*)
