Investor Hilang, Gubernur NTB: Proyek Kereta Gantung Rinjani Sudah “Mati”
Mataram (NTBSatu) – Pembangunan proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani dikabarkan batal. Hal ini setelah investor asal China sebagai sumber dana pembangunan proyek tersebut lama menghilang.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, ia sudah lama tidak mendengar kabar investor yang hendak membangun proyek senilai Rp6,5 triliun itu.
“Kereta gantung udah mati, tidak pernah dengar (kabar investor) udah berapa tahun lalu,” kata Iqbal, Jumat, 11 Juli 2025.
Informasi lain, investor tersebut sempat mendatangi Kantor DPMPTSP NTB pada Juni 2025 lalu. Kedatangannya membicarakan pembangunan mega proyek tersebut.
Namun Iqbal mengaku tidak mengetahui kedatangan investor itu. Menyusul belum ada laporan dari DPMPTSP.
“Belum ada laporan dari DPMPTSP, tapi bukan berarti mereka tidak melapor, tapi belum belum melapor,” jelasnya.
Soroti Rencana Pembangunan Glamping dan Seaplane Rinjani
Selain pembangunan kereta gantung, Iqbal juga menyoroti pembangunan glamping dan seaplane di kawasan Gunung Rinjani.
Oleh aktivis lingkungan, mahasiswa, warga, dan organisasi pecinta alam yang tergabung dalam Aliansi Rinjani Memanggil, Rinjani Bergerak, Koalisi Pecinta Alam, serta Masyarakat Sipil Peduli Rinjani, menolak keras rencana tersebut.
Sebagai bentuk penolakan, mereka melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu, 9 Juli 2025 di depan Kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Alasan penolakan karena lokasi pembangunan glamping dan seaplane termasuk dalam zona inti TNGR.
Mantan Dubes RI untuk Turki ini mengaku, tidak mengetahui adanya rencana pembangunan kedua proyek tersebut. Pun, dengan informasi bahwa Provinsi NTB telah menyetujui pembangunan proyek tersebut.
“Saya juga tidak pernah dengar tau-tau ada rencana pembangunan seaplane dan glamping, tidak pernah dengar saya,” ujarnya.
Menyinggung soal pembangunan glamping dan penyediaan seaplane yang dapat merusak zona inti Rinjani, Iqbal mengaku belum bisa menanggapi. Namun, ia menekankan kawasan konservasi harus terjaga maksimal.
“Yang jelas kalau hubungan dan urusan sama Rinjani itu konservasi alamnya harus di depan. Apapun keputusan yang mau kita buat, kalau di Rinjani itu urusan pelestarian alam harus dikedepankan,” katanya.
Untuk kejelasan proyek ini, Iqbal mengatakan akan berdiskusi dahulu. Setelah itu pihaknya bisa menentukan arah kebijakan pembangunan glamping dan pengadaan seaplane.
“Kok tiba-tiba ada yang membanguan glamping dan seaplane di sana, itu kan ada kewenangan Kemenhut. Nanti kita klarifikasi dulu duduk persoalannya seperti apa,” pungkasnya. (*)
