Mataram (NTBSatu) – Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,3 triliun untuk pelaksanaan angkatan pertama Sekolah Rakyat.
Program ini menargetkan 8.850 siswa di 100 titik lokasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Namun, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Mataram, terancam gagal terealisasi.
Permasalahan utama yang menghambat program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah ketiadaan lahan.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengungkapkan pihaknya belum dapat memenuhi sejumlah persyaratan pembangunan. Termasuk penyediaan lahan seluas minimal 5 hektare yang dibutuhkan untuk sekolah tersebut.
“(Terkait program Sekolah Rakyat) kami belum bicarakan dengan Dewan Pendidikan karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Saat ini kami belum bisa memenuhi, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan,” ujar Mohan, Jumat, 23 Mei 2024.
Sekolah Rakyat rencananya mulai beroperasi pada Juli mendatang dengan konsep berasrama, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lahan seluas minimal 5 hektare dibutuhkan untuk membangun sarana pendidikan, asrama, serta fasilitas pendukung seperti area olahraga, kantin, dan ruang serbaguna.
“Kami akan coba cari jalan keluarnya, terutama dalam hal pengadaan lahan untuk Sekolah Rakyat ini,” tambah Mohan.
Ia juga menegaskan Pemkot Mataram masih akan mempelajari lebih lanjut skema pelaksanaan program tersebut agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.
“Nanti kami coba pelajari bentuk penyesuaiannya dan konsultasikan lebih lanjut dengan pihak terkait, untuk menemukan solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini,” jelasnya. (*)
