Mataram (NTBSatu) – Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), menggelar aksi unjuk rasa menuntut percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Informasinya, aksi demonstrasi ini berlangsung mulai hari ini tanggal 15 hingga 19 Mei 2025 berlangsung di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat.
Pantauan NTBSatu di media sosial, salah satunya melalui akun TikTok @Artki TV, massa aksi sudah mulai memadati ruas jalan di sekitar wilayah Pelabuhan Poto Tano. Terpantau juga, ratusan pihak keamanan dari pihak kepolisian bersiaga di lokasi demonstrasi.
Sementara di lokasi berbeda, aksi demonstrasi oleh KP4S ini juga berlangsung di Kantor DPRD dan Gubernur NTB.
Di Kantor DPRD NTB, puluhan massa aksi mendesak, agar pemerintah mencabut moratorium (penghentian sementara) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Koordinator Lapangan, Aris Munandar menyampaikan, aksi desakan pembentukan PPS ini sudah berdasarkan kajian akademis.
Salah satu alasan mendasar yang mendorong urgensinya pemekaran PPS ini, adalah adanya disparitas pembangunan yang signifikan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Ketimpangan ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan,” tegas Aris.
Selain menuntut mencabut moratorium, KP4S juga mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan perancangan hingga pengesahan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah.
“Juga mendesak DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merancang Undang-undang tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa,” ujar Aris.
Tanggapan DPRD NTB
Anggota Komisi I DPRD NTB, Marga Harun yang menemui massa aksi memberi pekikan semangat kepada sejumlah mahasiswa.
Wakil rakyat dari Dapil Bima Dompu itu menegaskan, mendukung tuntutan massa aksi tersebut untuk dibentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Bahkan memberikan tanda tangan bermaterai sebagai bentuk dukungannya.
“Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim saya mendukung pembentukan provinsi pulau Sumbawa,” kata Marga.
Setelah dari Kantor DRPD, massa aksi langsung bertolak ke Kantor Gubernur NTB. Tuntutannya sama, mereka mendesak agar segera mempercepat pembentukan PPS ini.
Setelah melakukan orasi, massa aksi ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi. Serta, Kasat Pol PP NTB, Fathul Gani.
Hingga saat ini, antara massa aksi dan pihak Pemprov NTB masih melakukan dialog di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. (*)
