Mataram (NTBSatu) – Mutasi pejabat lingkup Pemprov NTB ditunda. Semula, pelaksanaannya hari ini Jumat, 25 April 2025.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri menjelaskan, penundaan ini demi memastikan segala proses dan mekanisme mutasi terpenuhi dengan baik.
Pasalnya, proses mutasi saat kepala daerah belum atau sudah menjabat lewat dari enam bulan jauh berbeda.
Selain itu yang paling penting jadi pertimbangan, karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menandatangani surat izin mutasi tersebut. Meski pada dasarnya sudah memberikan persetujuan.
“Jadi sampai dengan persiapan hari Jumat ini memang belum ada secara fisik rekomendasi (Kemendagri),” jelasnya ditemui di Kantor Gubernur NTB, Jumat 25 April 2025 sore.
Prinsipnya, lanjut Dinda – sapaan Wagub – rekomendasi sudah disetujui, hanya tinggal ditanda tangani.
“Cuma karena ada keberangkatan Pak Mendagri ke luar negeri, sehingga itu (surat) belum sempat ditandatangani,” jelas mantan Bupati Bima dua periode ini.
Umi Dinda membantah ada miskomunikasi antara Gubernur dan Sekda.
Apalagi rumor pemicu penundaan mutasi terkait revisi undangan. Dugaannya, Gubernur tak ingin surat tersebut Sekda yang tanda tangan.
“Tidak ada kaitan dengan itu. Jangan dikembangkan. Betul betul murni Pak Gubernur tidak mau (mutasi) tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Pernyataan Dinda tersebut berbalik dengan situasi di lapangan. Sebab menurut kabar lain, undangan mutasi sudah beredar.
Mengenai undangan mutasi yang sudah tersebar, Umi Dinda mengaku tak tahu.
“Saya baru tiba dari Bima tadi siang. Jadi saya belum ngecek. Jadi sejauh ini itu yang saya tahu. Tapi belum ada yang hadir juga kan di atas,” ujarnya.
Penundaan ini, kata Umi Dinda, dilakukan hingga Gubernur NTB menerima surat rekomendasi Kemendagri. “Semoga minggu depan bisa kita lakukan (mutasi),” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dipastikan melakukan mutasi hari ini, Jumat, 25 April 2025.
“Benar untuk hari ini pertama kali pak gubernur akan melakukan mutasi, setelah mendapatkan izin dari Mendagri,” kata Plt Kepala BKD NTB, Yusron Hadi.
Pada mutasi pertama ini, Iqbal akan menggeser seluruh pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT), lingkup Pemprov NTB.
Yusron menegaskan, mutasi kali ini hanya bersifat rotasi atau pergeseran jabatan, tidak ada pengangkatan pejabat baru atau non-job.
Di mana, kata Yusron, hampir setengah dari yang mengikuti job fit kemarin mendapatkan undangan untuk mengikuti mutasi hari ini.
“Jumlah eselon II secara keseluruhan 53 orang, namun 13 di antaranya masih kosong lantaran beberapa hal. Seperti sudah pensiun, mundur karena mengikuti Pilkada dan alih fungsi,” jelas Yusron.
Sebagai informasi, sebelum melakukan mutasi, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sudah melakukan job fit terhadap 40 eselon II, namun dua di antaranya tidak ikut.
Mereka adalah Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan, lantaran saat itu berada di luar daerah melakukan ibadah Umrah. Satunya lagi Kepala Biro PBJ, Roni Yuhaeri memilih beralih status dari pejabat struktural ke fungsional.
Dalam beberapa kesempatan Gubernur Iqbal menyampaikan prinsip meritokrasi birokrasi yang ingin diterapkan atau menempatkan pejabat sesuai kemampuannya. (*)
