Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 40 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemprov NTB atau eselon II, mengikuti Job Fit atau evaluasi kinerja mulai hari ini Kamis, 10 April 2025 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB.
Adapun uji kompetensi ini sebagai salah satu dasar untuk melakukan mutasi. Tujuannya, supaya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kemampuannya.
Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengaku “pasrah” dengan hasil tes tersebut. Mereka siap ditempatkan di posisi mana saja.
Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad mengatakan, secara umum uji kompetensi ini lebih banyak menanyakan apa yang sudah para pejabat eselon II lakukan di tempat kerja masing-masing. Termasuk, posisi apa yang mereka inginkan ke depan dan sudah melakukan inovasi apa selama menjabat.
“Kita hanya diminta untuk menjelaskan sesuatu yang sudah kita kerjakan dan harapan kita ke depan seperti apa,” kata Wirawan, usai mengikuti tes.
Menyinggung posisi apa yang ia inginkan, Wirawan tak banyak bicara. “Siap menerima penugasan di manapun, karena itu sumpah ASN,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Muslim mengatakan, uji kompetensi seperti merekam kembali apa yang sudah ia perbuat selama menjabat.
Soal nanti penempatannya di posisi mana berdasarkan hasil tes tersebut, ia menyerahkan semuanya kepada pimpinan. “Intinya kita tetap bekerja, kita serahkan kalau masalah itu (jabatan) ke pimpinan,” tuturnya.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady juga mengatakan demikian, urusan jabatan merupakan hak prerogatif pimpinan.
“Kita siap ditempatkan di mana saja,” bebernya.
Pelaksanaan Job Fit
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Provinsi NTB, Yusron Hadi mengatakan, pelaksanaan Job Fit berlangsung selama dua hari. Mulai hari ini sampai besok Jumat, 11 April 2025. Tesnya mencakup penulisan makalah dan wawancara.
Yusron menjelaskan, tes Job Fit hari ini sebagai pelengkap hasil tes pada tahun 2024 lalu. Saat Lalu Gita Ariadi menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur NTB. Di mana penilaian saat itu oleh Pusat Penilaian Kompetensi BKPSDM Kota Bandung.
“Sehingga dari dua hasil ujian ini saling menguatkan. Dulu itu mungkin sifatnya top down yang ini mengarah pada bottom up. Sehingga Pak Gubernur lebih mudah melihat dan melakukan penataan jabatan,” jelas Yusron.
Uji kompetensi ini, ujar Yusron, sebagai salah satu dasar untuk melakukan mutasi. Tujuannya, supaya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kemampuannya.
“Ini sebagai dasar Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melakukan penataan birokrasi. Di mana saat ini, sebanyak 13 pejabat eselon II mengalami kekosongan,” jelas Yusron. (*)
