Mataram (NTBSatu) – Dunia kembali bergejolak akibat kebijakan tarif terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Melansir Reuters, Kebijakan ini menetapkan tarif impor sebesar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS. Dengan tarif lebih tinggi bagi negara tertentu: 34 persen untuk China, 20 persen untuk Uni Eropa dan sekutunya. Serta, 32 persen bagi Indonesia.
Langkah ini berpotensi memperburuk daya saing ekspor nasional dan mengubah lanskap perdagangan global secara drastis.
Perang dagang ini bukan sekadar soal angka; ini adalah pertarungan hegemoni ekonomi yang memaksa negara-negara untuk beradaptasi.
Perubahan tarif ini akan mengguncang rantai pasok internasional, menggeser jalur perdagangan. Serta, menciptakan tekanan baru bagi negara yang tidak siap menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang.
Ketegangan global ini turut berdampak pada jalur perdagangan strategis, termasuk di Indonesia.
Menurut CNBC Indonesia, ada 10 jalur perdagangan utama dunia saat ini, di antaranya Sungai Rhein, Terusan Panama, Laut Cina Selatan, Selat Malaka. Kemudian, Sungai Mekong, Selat Sunda, Selat Inggris, Terusan Suez, Selat Denmark, dan Selat Lombok.
Di antara jalur-jalur ini, Selat Lombok sering kali luput dari perhatian meskipun memiliki posisi strategis yang sangat penting.
Selat ini membentang antara Pulau Bali dan Lombok dan merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Sebagai alternatif utama bagi kapal-kapal yang tidak dapat melintasi Selat Malaka, Selat Lombok memiliki keunggulan yang patut diperhitungkan.
Memiliki kedalaman lebih dari 250 meter dan lebar sekitar 60 kilometer, membuat kapal-kapal raksasa seperti kapal tanker dan kapal peti kemas yang terlalu besar untuk melewati Selat Malaka bisa melalui Selat Lombok.
Setiap tahunnya, ribuan kapal dari Asia Timur menuju Australia dan Samudra Hindia melintasi jalur ini.
Potensi Strategis yang Terabaikan
Pada tahun 2014, Forum Guru Besar (FGB) ITB mengadakan diskusi kelompok terarah yang menghadirkan Dr. Ir. Son Diamar, Anggota Dewan Kelautan Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, ia mengungkapkan bahwa Selat Lombok merupakan salah satu jalur laut strategis yang dilalui sekitar 40 persen kapal perdagangan dunia.
Posisi ini menjadikannya titik vital dalam lalu lintas perdagangan global, sekaligus membuka peluang besar bagi pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia.
Namun, potensi Selat Lombok tidak berhenti di sektor perdagangan.
Selat ini juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi listrik berbasis arus laut.
Penelitian oleh Prof. Safwan Hadi, Ph.D., dari Teknik Oseanografi ITB di tahun yang sama menunjukkan, rapat daya arus laut di Selat Lombok berkisar antara 0,06 hingga 64 kW per meter kubik.
Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan arus laut di kawasan tersebut sebagai sumber energi terbarukan yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu, potensi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan di Selat Lombok juga luar biasa.
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, melalui penelitian oleh Yudi Wahyudin dan Lucky Ardianto pada tahun 2012, mengungkapkan nilai ekonomi ekosistem di kawasan ini, yakni:
- Hutan mangrove: Rp50,643,919.98 per hektar.
- Terumbu karang: Rp289,445,874.70 per hektar.
- Perairan Selat Lombok: Rp4,361,614.08 per hektar.
- Kawasan pantai: Rp8,624,254,916.15 per hektar.
- Budidaya rumput laut: Rp138,500,779.15 per hektar.
- Ladang garam: Rp1,809,000.00 per hektar
- Budidaya mutiara: Rp9,138,742.73 per hektar.
Secara keseluruhan, nilai ekonomi total dari sumber daya alam dan lingkungan di sekitar perairan Selat Lombok mencapai sekitar Rp5,583 triliun.
Potensi Besar, Kebijakan Lemah
Meski memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi yang luar biasa, Selat Lombok belum dimanfaatkan secara maksimal.
Infrastruktur yang terbatas, kebijakan maritim yang kurang mendukung, serta minimnya promosi internasional membuat orang luar kurang mengenal jalur ini sebagai alternatif perdagangan global.
Di tengah perang dagang global yang mendorong negara-negara mencari rute baru untuk menekan biaya logistik, Indonesia seharusnya menjadikan Selat Lombok sebagai momentum emas.
Sayangnya, pemerintah masih terlalu fokus pada jalur konvensional seperti Selat Malaka, sementara potensi Selat Lombok yang lebih luas dan strategis terabaikan.
Menelik Data Kementerian Perhubungan tahun 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 15 persen perdagangan laut Indonesia bergantung pada Selat Lombok. Angka ini berpotensi meningkat jika infrastruktur pelabuhan dan sistem logistik pemerintah kembangkan dengan baik.
Investasi infrastruktur, kebijakan maritim yang lebih progresif, dan promosi internasional yang agresif adalah kunci untuk menjadikan Selat Lombok sebagai pemain utama dalam ekonomi maritim dunia.
Jika tidak, potensi luar biasa ini akan tetap menjadi sekadar angka di atas kertas, sementara negara lain terus maju memanfaatkan jalur alternatif yang lebih efisien.
Sudah saatnya Indonesia mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan peran Selat Lombok dalam perdagangan global. (*)
