Mataram (NTBSatu) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Bendungan Meninting Lombok Barat, telah membahas penanganan bersama sejumlah pihak pasca terjadinya longsor akibat aktivitas pengerjaan proyek.
PPK proyek, Lalu M. Asgar mengaku, pembahasan itu dilakukan bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan Kasi Pelaksanaan dan Kasi Pelaksanaan Bendungan. Termasuk dengan permintaan warga yang meminta kerugian Rp200 juta dan pembebasan lahan atau relokasi.
“Juga bagaimana penanganan dan solusi terkait lahan yang longsor,” katanya kepada NTBSatu, Kamis, 11 Januari 2024.
Diakuinya, potensi longsor memang sudah dilihat sejak November lalu. Saat itu, longsor terjadi di wilayah lahan yang sudah dibebaskan pihak BWS. Namun karena meningginya intensitas hujan, tanah terus mengalami pergeseran memasuki lahan milik warga.
Hasil pemetaan sementara, total lahan warga yang terdampak sebesar 24 are.
Berita Terkini:
- Gubernur NTB Nilai Satgas PPKS di Ponpes tak Urgen, Aktivis Anak: Justru Itu yang Belum Ada
- PPATK Sebut Korupsi dan Narkotika Jadi Kejahatan Tertinggi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Sidang Perdana Gugatan Mobil Esemka dan Ijazah Digelar Besok, Jokowi Bakal ke Vatikan?
- Hakim Jatuhkan Vonis Dua Terdakwa Korupsi KUR BSI Petani Porang
Menurut Asgar, lahan yang terdampak tersebut terlalu banyak menyerap air hujan. Itu yang menyebabkan tanah jenuh. Belum lagi curah hujan di tempat Bendungan Meninting dibangun tinggi. Angkanya dari 50 hingga 100 persen.
“Kebetulan lokasi tersebut juga dialiri saluran air. Di jalan desa yang dirabat itu ada aliran air,” kelitnya.
Pasca kejadian longsor, diklaim langsung bertindak cepat. Salah satunya, dengan melakukan penanganan jangka pendek. Caranya, mereka pemasangan batu untuk mencegah pergeseran tanah agar tidak terjadi longsor susulan. Ada tiga ekskavator yang digunakan untuk memasang batu di sekitar area yang terdampak longsor.
