Mataram (NTBSatu) – Pihak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Sumbawa, merespons dugaan korupsi sejumlah program yang berjalan di Polres setempat.
Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Informasi DP2KBP3A Sumbawa, Anggraini menyebut, pihaknya mengembalikan temuan kelebihan biaya makan-minum program tahun 2022-2023 tersebut.
“Kalau kita sudah ada progres pengembalian,” katanya kepada NTBSatu, Rabu, 12 Maret 2025.
Progres itu sudah ada buktinya. Pihak dinas menyerahkannya ke Polres dan Inspektorat Sumbawa. Anggraini yang juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengaku, pengembalian temuan tersebut langsung ke kas daerah.
“Nanti kalau sudah, buktinya kita serahkan ke Inspektorat dan ke polisi,” jelasnya kembali.
Menyinggung nominal yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, Anggraini mengaku tak mengetahuinya secara pasti. Yang jelas ia membenarkan adanya kelebihan makan dan minum untuk sejumlah OPD
“Jumlahnya saya ndak ingat. Antara 25 sampai 30 OPD,” ucapnya.
Sebagai informasi, kasus ini terjadi antara tahun 2022-2023. Saat itu Dinas P2KBP3A Sumbawa memiliki sejumlah program di Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Informasi. Di antaranya program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), Keluarga Berencana (KB), Lini Lapangan, Mini Lokakarya (Minlok), dan ketahanan pangan.
Dugaannya program tersebut tidak terlaksana secara maksimal. Minlok misalnya. Hanya berjalan enam kali. Namun dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menyebut, kegiatan telah terlaksana 10 kali.
Polisi pun menerima laporan dugaan korupsi ini pada awal tahun 2024 lalu. Penanganannya hingga kini berjalan di tahap penyelidikan.
Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Dilia Pria Firmawan mengatakan, alasan kasus ini lamban karena belum menerima bukti pengembalian dari dinas ke pihak Inspektorat.
“Mereka (pihak dinas) mengaku sudah mengembalikan (temuan) ke Inspektorat. Tapi fisiknya kami belum terima,” jelasnya. (*)
