Mataram (NTBSatu) – Sekitar satu bulan lalu, Pemerintah Pusat mengeluarkan pernyataan tentang larangan mengangkat Staf Khusus (Stafsus) maupun tenaga ahli bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024, termasuk di NTB.
Pemprov NTB langsung merespons dengan menyebut bakal menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Artinya, apabila terdapat kebijakan yang melarang gubernur terpilih mengangkat stafsus, maka harus tegak lurus, apalagi sudah ada perintah resmi dari Pemerintah Pusat.
“Memang ada penekanannya terkait dengan itu (larangan pengangkatan stafsus) dan daerah harus menyesuaikan, karena menyangkut masalah anggaran juga,” kata Asisten I Setda Provinsi NTB, Fathurrahman, Selasa, 11 Februari 2025.
Sebut tim percepatan berbeda dengan stafsus
Menjadi pembicaraan, ketika Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal berencana membentuk tim percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi. Hal itu untuk memastikan sinkronisasi visi-misi dengan program di daerah.
Tidak sedikit yang menilai, tim yang akan Lalu Iqbal bentuk ini tidak jauh berbeda dengan stafsus seperti pemerintahan sebelumnya. Baik berdasarkan tupoksi kerja dan sebagainya.
Merespons tudingan itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menegaskan, tim yang akan dibentuk bukanlah pengangkatan stafsus. Tim ini lebih bersifat teknokratis, berisi orang-orang yang memiliki keahlian dan kapabilitas di bidangnya.
“Mereka kita pilih bukan karena relawan, tetapi karena memang teknokrat. Orang yang punya justifikasi untuk memberikan advice dan koordinasi antar OPD,” jelasnya.
Lalu Iqbal menekankan, orang-orang yang bergabung dalam tim ini, dipilih berdasarkan kompetensinya di bidang tersebut. Bukan berdasarkan kepentingan politik. Apalagi atas dasar kedekatan satu sama lain.
Tim ini, lanjutnya, tidak akan masuk dalam struktur pemerintahan. Ketika masa pemerintahan berakhir, tim ini juga akan bubar.
“Mereka itu mitra, bukan bagian dari OPD. Mereka bukan pejabat struktural. Saya selesai, mereka juga selesai. Namanya juga Tim Gubernur. Mereka bukan pegawai karier,” ujar Lalu Iqbal.
Menurut pria kelahiran Lombok Tengah ini, tim yang akan dibentuk tidak terikat dengan lembaga lainnya. “Fokus utama mereka adalah membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan program berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Menyinggung berapa orang yang tergabung dalam tim ini, Iqbal tidak menyebutkannya secara gamblang. “Jumlah anggota tim masih dalam kajian lebih lanjut,” katanya.
Pembentukan Tim Gubernur ini, menurut Iqbal, justru mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.
Ia berharap, keberadaan tim ini membuat kerja gubernur lebih efektif dan memastikan program yang dijalankan sesuai dengan visi-misi yang telah ditetapkan.
“Sebetulnya mereka ini sudah mulai bekerja, menyisir anggaran mana yang urgen dan mana yang tidak untuk kita keluarkan. Ini justru bagian dari upaya kita melakukan efisiensi,” terang Iqbal.
Geser Sejumlah Program Imbas Efisiensi Anggaran
Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, beberapa program yang ia canangkan sebelumnya bakal bergeser. Terutama, program-program yang ia nilai kurang urgent dan tidak mendesak. Hal ini imbas dari kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Program apa saja yang bakal kita geser, kita lihat ke depan. Tapi, nanti kita akan lakukan di tahun-tahun yang akan datang,” kata Iqbal, Kamis, 6 Maret 2025.
Sementara program-program yang masuk daftar prioritas tetap dipertahankan. Misalnya berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, industri pertanian, pariwisata, dan pangan.
“Kebetulan program-program itu sudah merujuk pada program Prabowo, dan sesuai asta cita Prabowo yang terakomodir pada visi-misinya Iqbal-Dinda,” tandasnya. (*)
