FITRA NTB Ingatkan Dampak Turbulensi Politik Dampak Refocusing

Mataram (NTB Satu) - Rencana Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan refocusing anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dan Direktif Gubernur, menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Skenario refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan NTB Tahun 2023 ini diinisiasi oleh Gubernur untuk melunasi utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kepada pihak ketiga (Kontraktor). Dewan Pengawas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Hendriadi Jamal mengatakan, rencana Recofusing yang diinisiasi oleh Gubernur tersebut dinilai kurang efektif. Terutama, rencana tersebut dalam kondisi normal. Menurutnya, Refocusing ini sebenarnya hanya digunakan pada kondisi tertentu saja, seperti pada saat kejadian luar biasa (Covid-19) yang terjadi beberapa tahun lalu. Dikatakannya juga, Refocusing ini harus ada regulasi atau peraturan yang jelas yang mengikatnya. Baca Juga : LIPSUS – Skenario Tutup Lubang Jelang Akhir Jabatan LIPSUS – Batu Sandungan Skenario Refocusing LIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru Pemahaman LIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor "Kalau refocusing itu lebih kepada bagaimana kita memfokuskan semua kegiatan program itu pada satu program tertentu yang menjadi prioritas mendesak dan darurat seperti contoh waktu covid-19 lah baru dilakukan refocusing," tandasnya. Bukan persoalan setuju atau tidak setuju terhadap rencana ini. Namun, Gubernur juga harus memperhatikan bagaimana menempatkan suatu kebijakan itu dengan tepat. Artinya, jangan sampai judulnya refocusing, tapi semua kegiatan dipangkas, termasuk Pokir dan Direktif Gubernur. Namun, di luar konteks rencana Refocusing tersebut, ia menekankan pada manajemen pengelolaan keuangan secara baik. Seharusnya, jika pihak pemerintah tidak ingin meninggalkan utang, anggraan untuk menyelesaikannya sudah diproyeksikan dan diestimasikan sejak jauh-jauh hari. "Sehingga pengeluaran untuk membayar utang kan itu legal, formatnya juga jelas, ada postnya juga," imbuhnya. Baca Juga : LIPSUS – Skenario Tutup Lubang Jelang Akhir Jabatan LIPSUS – Batu Sandungan Skenario Refocusing LIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru Pemahaman LIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor Waspada Dampak Refocusing Lantas kemudian, jika Gubernur NTB tetap ingin melakukan refocusing, terutama pada anggaran Pokir DPRD NTB, tentu akan ada program kegiatan yang mungkin sedang running yang dipotong atau dipangkas anggaran belanjanya. Tentu rencana tersebut akan banyak mendapat protes dari berbagai pihak terutama anggota DPRD. Pasalnya, dari DPRD sendiri, lewat anggaran tersebut tentu ada program, janji, serta komitmen yang harus ditunaikan. Sehingga jika rencana Refocusing tersebut tetap dilakukan, imbasnya pada politik elektoral anggota DPRD. Karena menurutnya, anggaran Pokir ini diibaratkan sebagai dana atau anggaran belanja yang memang lebih banyak pendekatan politiknya, guna menjawab aspirasi masyarakat. "Saya yakin akan banyak protes, terutama dari kawan-kawan DPRD. Mereka sudah banyak lepas janji, lepas komitmen kepada konstituennya. Lalu kemudian tiba-tiba dipangkas, kebayang tidak mereka mau ngomong apa keapada konstituennya, pasti akan banyak tekanan nanti," jelasnya. Baca Juga : LIPSUS – Skenario Tutup Lubang Jelang Akhir Jabatan LIPSUS – Batu Sandungan Skenario Refocusing LIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru Pemahaman LIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor "Dewan itu kalau tidak turun bawa program kegiatan yang siap dieksekusi, bisa-bisa dia diusir dari kampungnya dari tempat dan Dapilnya," tambahnya. Sebagai solusi, menurutnya, Refocusing atau pengestimasian anggaran ini bisa saja dilakukan, dengan catatan harus ada komitmen bahwa anggaran Pokir yang dipangkas ini masih bisa dianggarkan pada tahun 2024 nanti. "Atau bagaimana lah supaya tidak terlalu keras tekanan yang dialami oleh DPRD pada konstituante maupun oleh DPRD dengan Gubernur," tegasnya. Idealnya, pemangkasan atau realokasi anggaran ini bisa saja dilakukan. Terutama pada program kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. Namun memiliki kendala dalam proses penyelesaiannya. Baca Juga : LIPSUS – Skenario Tutup Lubang Jelang Akhir Jabatan LIPSUS – Batu Sandungan Skenario Refocusing LIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru Pemahaman LIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor Misalnya, ada kegiatan di APBD Kemudian macet karena masalah tender atau masalah belum selesai dikerjakan, itu bisa dipangkas anggaran program kegiatannya untuk membayar utang atau bisa masukkan kompenen lain untuk menyelesaikan utang tersebut. "Hal itu bisa, cuman sekarang ini kan tiba-tiba. Artinya program kegiatan yang sedang dijalani plus dipangkas anggaran kegiatannya ditengah jalan, nanti output yang diharapkan tidak bisa mencapai hasil yang maksimal karena anggarannya dipotong," jelasnya. Dalam hal ini, ia berharap kegiatan refocusing ini tidak boleh terulang lagi tahun depan. Kecuali dalam kondisi darurat atau ada kebijakan dan regulasi yang mengharuskan Refocusing. Pemangkasan itu harus dilakukan secara hati-hati tidak asal-asalan, harus betul-betul dilaksanakan dengan bijak, seksama dan penuh perhitungan. "Silakan, tapi kalau untuk bayar utang seharusnya udah bisa diproyeksikan jauh-jauh hari," katanya. Baca Juga : LIPSUS – Skenario Tutup Lubang Jelang Akhir Jabatan LIPSUS – Batu Sandungan Skenario Refocusing LIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru Pemahaman LIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor Dalam pandangannya, berutang merupakan suatu hal yang lumrah. Bukan sebuah aib yang harus ditakutkan. Artinya, boleh saja Gubernur berharap dimasa pemerintahannya tidak ingin meninggalkan utang. Tapi, kalau utang-utang tersebut harus diselesaikan dengan mengorbankan kepentingan orang lain, dengan cara memotong semua anggaran program kegiatannya, terutama kegiatan-kegiatan strategis, itu akan menjadi Boomerang bagi Gubernur sendiri. Artinya, ketika memiliki keinginan untuk tidak meninggalkan utang, perlu adanya pertimbangan yang realistis terlebih dulu, bahwa dibalik mimpi tidak ingin meninggalkan utang itu masih ada hal yang jauh lebih besar yaitu pencapaian visi dan misi. "Kalau seandainya visi dan misi tidak tercapai itukan bahaya juga, logisnya seperti itu," terangnya. Menurutnya, persoalan tersebut mesti diambil jalan tengah. Gubernur silakan melakukan pemangkasan tapi jangan sampai mengganggu program-program prioritas dan strategis. Baca Juga : LIPSUS – Skenario Tutup Lubang Jelang Akhir Jabatan LIPSUS – Batu Sandungan Skenario Refocusing LIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru Pemahaman LIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor Terutama program yang berkaitan dengan visi dan misi karena ini nantinya akan menjadi serangan balik buat Gubernur oleh DPRD pada saat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pada akhir masa jabatannya nanti. "Bisa saja Gubernur nanti dianggap tidak perform dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya dan itu bisa menjadi rapor merah buat Gubernur. Hal ini bisa bahaya juga bagi dia sebagai eksekutor anggaran yang akan mencalonkan diri lagi," jelasnya. Agar semuanya semut harus ada komitmen yang jelas antara Gubernur dengan Dewan. Bagaimana kemudian Pokir dan direktif gubernur tetap bisa jalan, meskipun kemudian nanti dianggarkan tahun berikutnya. (MYM) Baca Juga : LIPSUS – Skenario Tutup Lubang Jelang Akhir Jabatan LIPSUS – Batu Sandungan Skenario Refocusing LIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru Pemahaman LIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor