Mataram (NTBSatu) – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Hamdan Kasim pesimis Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bisa diselenggarakan di NTB.
Bukan tanpa alasan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap daerah sedang menghemat belanja. Sehingga, menurut Hamdan, NTB bakal kesulitan menyediakan anggaran untuk menunjang penyelenggaraan PON ini. Apalagi biayanya mencapai sekitar Rp4 triliun.
“Pertama provinsi dengan alasan sekarang efisiensi anggaran ini, tentu fiskal kita tidak akan sanggup untuk membiayai sebesar itu,” kata Hamdan, Rabu, 26 Februari 2025.
Meski nanti akan menggunakan sistem sharing dalam penganggarannya, kata Hamdan, daerah juga belum tentu mampu. Terutama, kabupaten atau kota yang rencananya akan membangun venue.
Pasalnya, ujar Hamdan, di 10 Kabupaten dan Kota di NTB belum memiliki venue yang representatif untuk mendukung penyelenggaraan PON 2028. Misalnya, venue untuk cabang olahraga (cabor) panjat tebing, tentu perlu ada pembangunan dan itu membutuhkan anggaran.
“Dengan begitu, pasti kabupaten kota tempat venue itu tentu harus tanggung renteng. Menurut saya kabupaten dan kota juga belum tentu setuju,” jelasnya.
Pun, jika sudah ada venue-nya, pasti belum tentu bisa digunakan langsung. Perlu perbaikan dan itu membutuhkan anggaran juga.
“Karena itu, saya pesimis PON ini bisa diselenggarakan di sini. Sederhananya kita tidak siaplah kalau untuk menyelenggarakan PON,” ungkap Politisi Partai Golkar ini.
