Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi V DPRD NTB, Indra Jaya Usman alias IJU menanggapi penjelasan Direktur RSUD Provinsi NTB, Lalu Herman Mahaputra terkait persoalan kelebihan belanja rumah sakit milik Pemprov ini.
Menurutnya, apa yang pihak RSUD NTB sampaikan semakin menjelaskan adanya permasalahan tata kelola.
“Jika ada penanganan medis yang klaimnya ditolak BPJS dalam jumlah yang besar, berarti ada indikasi SOP yang tidak berjalan baik,” jelas IJU dalam keterangan resminya, Senin, 17 Februari 2025.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengaku, sudah mengecek jumlah piutang BPJS yang masih belum dibayar sekitar Rp55 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dari total kelebihan belanja.
“Bahkan, jika pun dibayarkan oleh BPJS, dari sisi target pendapatan belum sesuai,” ujarnya.
Data menunjukkan, kelebihan belanja RSUD terdiri dari belanja obat-obatan senilai Rp46,7 miliar, belanja bahan medis habis pakai Rp35 miliar. Belanja alat medis habis pakai Rp4,2 miliar.
Kemudian, tagihan belanja alat dan bahan medis habis pakai. Juga yang berbentuk KSO (Kerja Sama Operasi) yang tagihannya mendekati angka Rp50 miliar. “Jika klaim BPJS terbayar Rp55 miliar, masih ada sisa utang Rp143 miliar,” ungkapnya.
Anggota Komisi V DPRD NTB ini menegaskan, soal audit yang tidak hanya sebatas untuk menjustifikasi agar bisa dibayar, tetapi harus lebih jauh memeriksa.
“Hasil audit nantinya harus bisa menjadi bahan untuk melakukan perbaikan oleh gubernur baru. Tujuannya, agar jangan terjadi lagi soal kelebihan belanja dalam jumlah besar. Ini sudah dua tahun terjadi. Jadi harus ada pembenahan,” terangnya.
Sebut Ada Belanja yang Tidak Terkendali
IJU juga menanggapi klaim pihak RSUD NTB soal kelebihan belanja ini konsekuensi dari layanan kesehatan, agar bisa menangani semua pasien.
Bagi IJU, justru adanya belanja yang tidak terkendali ini membuat kondisi RSUD NTB terancam. Bahkan, informasi yang ia peroleh, sejumlah perusahaan sudah memblokir akun belanja RSUD Provinsi NTB akibat penumpukan utang.
“Infonya saat ini belanja obat dan kebutuhan RSUD NTB kayak beli ecer kemana-mana, karena banyak perusahan sudah blokir belanja,” tuturnya.
Tak hanya itu, IJU juga mengaku memperoleh informasi, akibat buruknya kondisi keuangan RSUD. Bahwa pihak RSUD NTB akan melakukan pinjaman bank Rp100 miliar untuk membayar mitra-mitra KSO agar blokir transaksi bisa dibuka.
“Tahun sebelumnya juga infonya berutang. Kalau begini kan ada utang di atas utang. Ini soal serius dalam hal tata kelola,” bebernya.
Pihak RSUD sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk untuk melakukan efesiensi agar keuangan membaik. Mana saja item belanja yang bisa diefesiensi, harus mulai kuatkan ikat pinggang.
“Apa yang kami sampaikan bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola. Agar penyelenggaraan layanan kesehatan pada RSUD sehat dan prudent,” pungkas IJU.
Perihal itu, Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra belum memberikan keterangannya. NTBSatu sudah mencoba mengkonfirmasinya melalui pesan WhatsApp, Senin, 17 Februari 2025. Namun, hingga berita ini naik, belum ada balasan.
