Mataram (NTBSatu) – Komisi Yudisial (KY) tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim adhoc di Mahkamah Agung (MA). Penyebabnya, efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres).
Pemangkasan anggaran ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Serta, Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengatur efisiensi belanja bagi kementerian dan lembaga negara.
Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, KY mengalami pemangkasan anggaran sebesar 54,35 persen dari pagu anggaran 2025.
“Pemotongan ini berdampak langsung pada operasional KY. Termasuk, pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim adhoc di MA,” jelasnya dalam siaran resmi KY, Jumat, 7 Februari 2025.
Mahkamah Agung sebelumnya telah menyampaikan permintaan pengisian 19 posisi hakim agung dan hakim ad hoc melalui dua surat resmi. Yakni Surat Nomor 5/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2025 mengenai Kekosongan Hakim Agung. Serta, Surat Nomor 6/WKMA.NY/KP1.1.3/I/2025 tentang Kekosongan Hakim Adhoc HAM.
Adapun kebutuhan hakim, meliputi lima hakim agung Kamar Pidana, dua hakim agung Kamar Perdata, dua hakim agung Kamar Agama. Kemudian, satu hakim agung Kamar Militer, satu hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), lima hakim agung Kamar TUN khusus pajak. Serta, tiga hakim adhoc HAM di MA.
Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, KY seharusnya mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung dalam waktu maksimal 15 hari sejak menerima permintaan dari MA, yaitu pada 16 Januari 2025.
Namun, akibat keterbatasan anggaran, KY tidak dapat melaksanakan proses seleksi tersebut dan telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada MA.
“Saat ini, KY tengah mengupayakan tambahan anggaran melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Jika anggaran tambahan dapat direalisasikan, seleksi calon hakim agung dan calon hakim adhoc di MA akan segera dilaksanakan,” tutupnya. (*)
