Mataram (NTBSatu) – Sejumlah barang proyek Smart Class Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, diklaim sudah diserahkan Kementerian Keuangan. Barang dititipkan di salah satu gudang wilayah Sweta, Kota Mataram.
Hal ini menjawab spekulasi, soal anggapan proyek Smart Class tak pernah dianggarkan. Termasuk spekulasi terkait pengadaan alat ini pengadaan bodong.
Kasi Peserta Didik Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, L. M. Sirajudin membenarkan penitipan barang dari proyek senilai Rp49 miliar tersebut.
“Sudah datang sekitar akhir Desember 2024. Itu informasi dari bagian Sarpras (sarana dan prasarana),” katanya kepada NTBSatu, Selasa, 21 Januari 2025.
Kendati demikian, barang-barang tersebut belum tersalurkan ke sejumlah sekolah. Alasannya, karena pihak dinas belum mendapat informasi tentang pedoman penyaluran. Kemudian, kriteria sekolah-sekolah yang bisa menerima barang.
“Sehingga masih ada di gudang. Belum dibuka. Belum terdistribusi ke sekolah,” ujarnya.
Penyaluran Terhambat PPK
Informasi NTBSatu terima, alasan lain dinas belum berani mengantar barang elektronik itu karena masih menunggu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang SMA, Lalu Sucandra Wibawa. Pasalnya, ia yang melakukan tanda tangan MoU dengan Kementerian Keuangan pada tahun 2022.
Di antara item barang tersebut, yakni monitor digital jenis ADS86 Pro 86 Inch 4K UHD Smart Interactive Display With Mobile Bracket and OPS i7 senilai Rp199 juta. Jumlahnya 125 unit dengan total seharga Rp24 miliar.
Sumber menyebut, yang mengetahui pasti terkait proyek smart class hanya Lalu Sucandra Wibawa. Bahkan, sekelas Kepala Bidang Pembinaan SMA (Kabid PSMA) Lalu Muhammad Hidlir hingga Sekretaris Dinas Jaka Wahyana tidak tahu.
“Yang tau hanya Miq Candra (Lalu Sucandra),” jelasnya.
Sumber mengatakan, sejak Kasus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB mencuat ke publik, Lalu Sucandra jarang berkantor. Dalam sebulan kedatangannya bisa terhitung jari.
“Sebulan 2 sampai 3 kali saja. Komunikasi juga tidak bisa, harus melalui adiknya,” ujarnya.
Dugaan orang yang disinyalir keluarga dekat Kadis Aidy Furqan ini, karena banyaknya supplier menerornya. Sehari bisa belasan hingga puluhan orang yang mendatanginya.
“Karena DAK belum cair sepenuhnya. Baru 80 persen. Lagi 20 persen, sekitar Rp19-an miliar,” tandasnya.
Dinas tak Mengetahui
Sebelumnya Sekretaris Dinas Jaka Wahyana mengaku, pihaknya tak mengetahui terkait proyek pengadaan tersebut.
Padahal, jelas-jelas dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tecatat adanya belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi digital bidang SMA tahun 2024 tersebut.
“Kita tidak tahu. Kemungkinan itu diinput secara manual oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” kata Jaka kepada NTBSatu di ruangannya, Senin, 20 Januari 2025.
Ia menduga, PPK inisial LS melakukan input secara manual terhadap pengadaan barang tersebut, tanpa koordinasi dengan pihak dinas terkait.
“Yang bisa input itu hanya PPK. Walau tanpa koordinasi dan persetujuan dengan kita (Dinas, red). Tahu-tahu sudah tayang kan,” tegasnya.
Hingga kini, sambung Jaka, pihak dinas sudah mencoba meminta klarifikasi kepada LS selaku PPK. Namun, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.
“Kami telepon tidak diangkat, WhatsApp centang satu, dan kami tidak tahu posisinya di mana,” jelas Jaka.
Terhadap persoalan ini, pihaknya udah memberikan klarifikasi kepada Inspektorat dan BPKAD. “Bahwa di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dikbud NTB, tidak ada anggaran untuk pengadaan barang Smart Class,” ucapnya. (*)