
Mataram (NTBSatu) – Ribuan tenaga honorer di Lombok Timur menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Senin, 20 Januari 2025.
Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait nasib mereka yang terkatung-katung setelah tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Massa aksi yang didominasi perempuan mengenakan jilbab merah dan kemeja putih, terlihat memenuhi halaman Kantor Bupati Lombok Timur.
Para peserta membawa berbagai poster dan spanduk untuk menyuarakan aspirasi. Salah satu poster yang mencuri perhatian berbunyi, “Gara-gara Gaji Honorer, Banyak Jadi Janda Duda.” Poster ini menjadi viral setelah akun Instagram jurnalisme warga, @hailotim mengunggahnya.
Aksi damai tersebut berlangsung dengan tertib, sambil menyerukan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah. Agar memperhatikan masa depan para tenaga honorer.
Para tenaga honorer mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah, di antaranya:
Penyesuaian Gaji Sesuai UMK. Mereka mendesak agar gaji tenaga PPPK paruh waktu disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), untuk menjamin kelayakan hidup.
Penundaan Formasi CPNS. Ribuan tenaga honorer meminta pemerintah untuk menunda pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hingga proses penataan tenaga non ASN selesai secara transparan dan adil.
Transparansi Data Tenaga Kerja Honorer. Massa aksi meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk membuka data tenaga kerja honorer secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan dan kecurangan dalam proses penataan tenaga non-ASN.
Aksi ini menjadi simbol perjuangan para tenaga honorer di Lombok Timur, yang selama ini menghadapi ketidakpastian terkait masa depan pekerjaan mereka. Kondisi gaji yang rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, juga menjadi sorotan utama dalam unjuk rasa kali ini. (*)