Mataram (NTBSatu) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, mencatat jumlah penduduk miskin di Kota Mataram tahun 2024 sekitar 8 persen atau 42.514 jiwa.
Angka tersebut telah mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya, yakni tahun 2022 sekitar 45,30 ribu jiwa atau 8,63 persen. Serta, tahun 2023 sekitar 46,21 ribu orang atau 8,62 persen.
Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto menjelaskan, dari sisi ekonomi, terdapat tiga sektor utama yang mendongkrak Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Kota Mataram dari lapangan usaha.
“Ketiga sektor tersebut adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 21,63 persen. Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,88 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 9,28 persen. Kontribusi signifikan dari ketiga sektor ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Mataram secara keseluruhan,” papar Reza, Senin, 24 Maret 2025.
Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari program pemerintah yang melihat kebutuhan masyarakat.
Selain itu, euforia tahun politik dan bantuan program dari pemerintah yang membanjiri masyarakat tahun lalu juga turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Seperti bantuan tunai, bantuan pangan, hingga program-program pemberdayaan masayrakat.
“Penurunan ini juga oleh banyaknya bantuan selama tahun politik. Pemerintah Pusat dan daerah terlihat sangat aktif menyalurkan berbagai program bantuan. Untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, yang berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan,” tambah Reza.
Namun, ia mengingatkan bantuan-bantuan ini hanya memberikan dampak sementara jika tidak diikuti dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Kemiskinan Esktrem Jadi PR
Meskipun begitu, kemiskinan ekstrem masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar Pemkot Mataram dengan jumlah sekitar 807 jiwa lebih.
Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menegaskan, Pemerintah Pusat menargetkan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia mencapai 0 persen di tahun 2024.
“Jadi tidak mudah menghilangkan kemiskinan ekstrem itu,” katanya.
Menurutnya, masyarakat yang masuk kategori tersebut umumnya adalah disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Intervensinya hanya berupa bantuan langsung sesuai skema pemerintah pusat.
Dhani juga menyoroti tantangan terkait sinkronisasi data. Data kemiskinan ekstrem yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta data kemiskinan secara keseluruhan dari data terpadu kesejahteraan sosial perlu diselaraskan.
“Setelah verifikasi dan validasi, ada juga kemiskinan ekstrem yang tidak masuk dalam data kemiskinan makro. Basis data ini juga menjadi tantangan,” tambahnya. (*)
