Mataram (NTBSatu) – Sejumlah kampus swasta dan negeri kompak mengkritisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Dalam seminggu ini, ada tujuh kampus yang bersuara menyampaikan kalau tindakan Jokowi telah menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Berawal dari para guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengeluarkan ‘Petisi Bulaksumur’, pada Rabu, 31 Januari 2024. Petisi tersebut dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof. Koentjoro.
Dengan mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM, mereka menyampaikan petisi keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Koentjoro.
Berita Terkini:
- Hamdan Kasim Serahkan ke DPP terkait Perebutan Kursi Ketua DPRD NTB 2024-2029
- Buka Gerakan Aksi Bergizi di SMPN 2 Labuhan Badas, Haji Mo Soroti Penyakit Anemia dan Stunting
- Dikritik Gagal, Program Beasiswa NTB Bang Zul Justru Dipuji Asisten Profesor UK
- Pemkot Mataram Canangkan Bangun Bank Sampah Induk Senilai Rp800 Juta
Sehari setelahnya, Kamis, 1 Februari 2024 kritik kembali muncul dari civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. UII mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’ yang dibacakan langsung Rektor UII, Prof. Fathul Wahid.
Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden 2024.
Mereka juga menyoroti perkembangan politik nasional yang dianggap semakin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu. Serta, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.
