Mataram (NTBSatu) – Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Pengurus Daerah NTB menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Sabtu 28 Desember 2024. Salah satu titik tekannya, evaluasi kegagalan meraih medali PON Aceh Sumut beberapa waktu lalu.
Rakerda berlangsung di Hotel Santika Mataram, sampai tanggal 29 Desember 2024.
Selain pengurus daerah, kabupaten kota, hadir dewan pembina, perwakilan KONI NTB, perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga NTB.
Ketua Pelaksana Rakerda FPTI NTB 2024, Syamsul Hadi menambhakan, dalam agenda ini ada muncul program-program yang berfokus kepada penjaringan atlet atlet baru untuk bisa berlaga di PON 2028 mendatang.
Sehingga strategi ke depan, setiap tahun musti memperbanyak kompetisi di tingkat daerah. Seperti Kejuaraan Daerah (Kejurda) kejurda panjat tebing.
Sebagai gambaran motivasi, Provinsi Jawa Timur yang diketahui selalui mendominasi juara.
Dalam setahun, Jawa Timur mengadakan Kejurda pada tingkat kabupaten kota, tidak kurang dari 35 kali.
“Model model pembinaan semacam ini perlu kita tiru ke depan,” ujarnya.
FPTI siap tampil maksimal
Ketua Umum FPTI NTB, Hamdan Kasim mengingatkan, Provinsi NTB akan jadi tuan rumah PON 2028.
Sebagai salah satu cabang olahraga (Cabor) andalan, FPTI akan berusaha maksimal mempersiapkan diri meraih medali.
FPTI NTB, kata Hamdan, akan belajar dari kegagalan PON ke XXI Aceh Sumut, 21 September 2024 lalu.
Cabor yang mengutus 6 atlet ini harus menelan pil pahit karena gagal membawa pulang medali. Padahal, empat tahun lalu saat PON Papua, NTB menggondol 3 medali emas.
“Kita di Papua dapat 3 emas. Tapi sayang, PON Aceh dan Medan, jangankan emas, bahkan perak dan perunggu pun kita tidak dapat,” kata Hamdan.
Beberapa pelajaran penting dipetik dari kegagalan tersebut, akan jadi bahan evaluasi dan dipandang perlu dimasukkan ke dalam agenda kerja 2025.
Kelemahan yang berhasil teridentifikasi, masalah pada pelatih sebagai salah satu kunci penyebab kekalahan. Kata Hamdan, bukan soal lawan berat atlet nasional dan atlet olimpiade yang turut berlaga.
“Ini yang akan kita bicarakan ke FPTI pusat. Kita butuh pelatih dari pusat. Kita kontrak dengan salary yang wajar. Sehingga kualitas atlet kita meningkat,” ujar Ketua Komisi IV DPRD NTB ini.
Harus ada skala prioritas
Persoalan kedua, atlet. Rata rata atlet panjat tebing saat ini relatif sudah tidak muda lagi. Sehingga memerlukan regenerasi atlet baru.
Setelah dua hal ini terpenuhi, maka ada dua aspek penting harus dilengkapi.
Pertama siapkan mental, baru kemudian mengasah teknik dan skill.
“Nah dari semua itu, agenda Rakerda kali ini mempertajam dengan latihan latihan. Agenda lain adalah, supaya perbanyak kompetisi. Kejurda, ditingkat mahasiswa dan pelajar,” sarannya.
Kepada pengurus KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Hamdan berpesan soal anggaran pembinaan.
Harapan Hamdan, harus ada skala prioritas anggaran ditinjau dari posisi Cabor unggulan. Seperti FPTI, jika ditetapkan sebagai unggulan, perlu diikuti dengan porsi anggaran yang proporsional.
“Inilah yang saya sebut sebagai keadilan. Ketika unggulan, tentu anggarannya lebih dimaksimalkan,” ujarnya.
Pengalaman saat memberangkatkan atlet ke PON Aceh Sumut, Hamdan mengaku terpaksa merogoh kocek sendiri untuk membiayai transportasi dan akomodasi.
“Kalau pun ada dari KONI, datangnya terlambat,” sesalnya.
Terakhir, ia berpesan kepada seluruh kabupaten dan kota, agar identifikasi semua atlet dari mana pun. Bahkan di pinggir gunung, dan pinggir pantai sekalipun.
“Salah satu rekomendasi yang akan lahir dari agenda, strategi FPTI NTB akan memperbanyak kompetisi di kabupaten dan kota. Tujuannya, untuk dapat mengasah mental kompetisi dan melahirkan atlet atlet masa depan,” pungkas politisi Golkar ini.
Tanggapan Dinas Pemuda dan Olahraga NTB
Sementara Kabid Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Anang Zulkarnain SH, mengakui hadapi masalah yang sama soal anggaran.
Memang, kata dia, kucuran dana dari APBD NTB terlibat cukup besar. Total Rp37 miliar.
Tapi separuh anggaran untuk bonus atlet PON, mencapai Rp32 Miliar.
Belum lagi untuk kebutuhan Pekan Olahraga Pemuda Nasional Tahun 2027.
“Karena itu, ke depan, pentingnya kolaborasi dengan anggota dewan untuk bekerja sama soal pendanaan ke depannya,” ujarnya. (*)
