Mataram (NTBSatu) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengklaim, persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 telah mencapai 80 persen.
Capaian tersebut menegaskan NTB masih berada pada jalur yang tepat sebagai tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur (NTT), meski waktu persiapan terbilang singkat.
Ketua KONI NTB, H. Mori Hanafi menegaskan, secara kelembagaan maupun tahapan teknis, seluruh proses persiapan masih berjalan sesuai rencana. Ia juga menyebut, legalitas penyelenggaraan telah terpenuhi.
“Masih jalan, legalitas juga sudah ada, saat ini sudah masuk tahapan persiapan. Kita masih on the track (sesuai rencana, red) sebagai tuan rumah,” jelasnya kepada NTBSatu, Selasa, 27 Januari 2026.
Mori menjelaskan, NTB akan menjadi tuan rumah untuk 30 cabang olahraga (cabor) dalam ajang PON. Dari jumlah tersebut, 22 merupakan cabor Olimpiade dan SEA Games, sementara delapan lainnya merupakan cabor usulan dari NTB.
“Untuk NTB ada 30 cabor yang akan ditandingkan. Sebanyak 22 cabor Olimpiade dan SEA Games, delapan sisanya adalah usulan dari NTB,” jelasnya.
Menanggapi sorotan terkait waktu persiapan yang hanya sekitar dua tahun, Mori menilai NTB sejatinya sudah cukup siap bahkan jika pelaksanaan lebih cepat.
“Jangankan dua tahun, sebenarnya walaupun tahun depan, kita sudah siap,” tegasnya.
Ia juga membandingkan progres kesiapan NTB dengan NTT. Menurutnya, NTB saat ini berada pada level kesiapan yang lebih tinggi.
“Kesiapan NTB sudah sekitar 80 persen. Sementara NTT saja masih sekitar 60 persen,” ungkap Mori.
Pemprov NTB Bersurat ke Kemenpora
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Surya Bahari menyampaikan, Pemerintah Pusat bersama Pemprov NTB dan NTT terus menindaklanjuti arahan Presiden terkait penyelenggaraan PON XXII 2028.
Ia mengungkapkan, Gubernur NTB dan NTT telah bersurat secara resmi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai dasar tindak lanjut.
“Itu sedang kami tindak lanjuti. Kami sudah membuat surat, gubernur NTB-NTT sudah bersurat ke Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujarnya, Senin, 26 Januari 2026.
Setelah surat diproses, pemerintah daerah akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Kemenpora. Bahkan, tidak menutup kemungkinan hasil pembahasan akan langsung dilaporkan kepada Presiden.
“Setelah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, bila perlu kita langsung ke Presiden untuk menjelaskan kondisi dan kebutuhan yang ada,” katanya.
Surya menambahkan, pemerintah daerah juga akan meminta kesempatan untuk mempresentasikan konsep serta kesiapan penyelenggaraan PON di hadapan Kemenpora.
Keterbatasan waktu persiapan menjadi tantangan utama. Karena itu, rancangan penyelenggaraan PON ke depan harus efektif dan efisien.
“Persiapan PON ini sangat sedikit, hanya dua tahun. Dengan waktu itu, akan kita buat yang efektif dan efisien,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menitikberatkan pada kemegahan seremoni, melainkan fokus pada prestasi atlet.
“Mungkin tidak perlu terlalu megah secara seremoni. Kita lebih fokus pada prestasi atlet-atlet,” tegasnya
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pihaknya meminta seluruh pihak tetap optimistis dalam menyongsong NTB sebagai tuan rumah PON mendatang.
“Kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Kalau sudah pesimis, tidak usah ikut,” tambahnya. (Alwi)
