Mataram (NTBSatu) – Kebijakan Transisi Energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah tersedia sejak tahun 2015 melalui peraturan tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan.
Hingga tahun 2024, NTB telah memiliki Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Energi Hijau, dan Roadmap NTB Net Zero Emission (NZE) 2050.
Narasi GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) telah masuk ke dalam Pergub NTB Hijau. Namun perlu pedoman teknis yang lebih spesifik agar GEDSI dapat diintegrasikan secara efektif dalam implementasi program Transisi Energi Berkeadilan di NTB.
Menurut Ida Wahyudah, Perwakilan GEDSI JET Working Group NTB, integrasi GEDSI dalam transisi energi sangat penting untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal.
“Saat ini, masih banyak tantangan dalam memahami dan menerapkan konsep GEDSI di tingkat OPD maupun pemangku kebijakan lainnya. Perlu pedoman teknis yang jelas agar kebijakan energi hijau yang berkeadilan dapat terwujud di NTB,” ucapnya, Senin, 18 Desember 2024.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif masyarakat dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan sangat perlu.
“Kita harus memastikan perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat memiliki suara dalam proses ini. Dengan begitu, transisi energi tidak hanya berkelanjutan secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga adil secara sosial,” imbuh Ida.
Meski NTB sudah memiliki regulasi yang mendukung transisi energi, seperti Pergub Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengembangan Energi Hijau dan Pergub Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Net Zero Emission 2050, tantangan masih ada di lapangan.
Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di OPD.
“Banyak dari kita yang belum sepenuhnya memahami bagaimana menerapkan GEDSI dalam program energi terbarukan. Karena itu, peningkatan kapasitas menjadi langkah mendesak,” tambah Ida.
Minta Kolaborasi dengan Semua Pihak
Di samping itu, masih minimnya data dan informasi yang mendukung implementasi Just Energy Transition (JET) turut menghambat proses ini. Sektor swasta pun diharapkan ikut berperan.
“Kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra pembangunan akan menjadi kunci sukses dalam memastikan transisi energi yang inklusif dan berkeadilan,” jelasnya.
Dengan berbagai potensi energi seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, dan angin, NTB optimis bisa mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission 2050. Namun, semua pihak harus bergerak bersama.
“Kita punya potensi besar, tapi tanpa kebersamaan dan pemahaman yang baik, transisi energi berkeadilan akan sulit untuk kita capai,” pungkasnya. (*)
