Mataram (NTBSatu) – Calon Gubernur Nomor Urut 3, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, gagasan terhadap sekolah tinggi ilmu seni dan budaya itu bukanlah hal baru. Para aktivis budaya telah membicarakan gagasan itu sudah sejak lama.
Untuk menjawab pertanyaan soal alasan dari tidak kunjung terbentuknya sekolah tinggi ilmu seni dan budaya itu, Iqbal menyebutkan, Pemprov NTB lupa mendorong pembentukannya. Oleh karena itu, bila terpilih, Iqbal-Dinda akan segera mendorong pembangunan sekolah tinggi ilmu seni dan budaya.
“NTB memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Sekolah tinggi ilmu seni dan budaya itu akan menjadi ruang center of excellent agar budaya terus berkembang,” ungkap Iqbal dalam debat ketiga, Rabu, 20 November 2024.
Menurut Iqbal, komponen budaya dari suku Sasak, Samawa, dan Mbojo belum tergarap secara maksimal. Pun begitu dengan para budayawan yang tidak memiliki ruang untuk mengembangkan kebudayaan secara maksimal.
Selanjutnya, lantaran ide mengenai pembangunan sekolah tinggi ilmu seni dan budaya sudah pernah terjajaki, Iqbal merasa sangat yakin dapat merealisasikan ide tersebut.
“Saya tahu pada periode Zul-Rohmi konsentrasinya terganggu pada soal Covid-19 dan gempa bumi. Akan tetapi, ke depannya, Iqbal-Dinda sangat yakin bisa merealisasikan ide pembentukan sekolah tinggi ilmu seni dan budaya lantaran para budayawan sudah lama menjajaki ide itu,” terang Iqbal.
Selain soal pembentukan sekolah tinggi, Iqbal juga menyoroti soal supremasi hukum. Menurutnya, hal itu hanya soal aturan, melainkan membudayakan penghormatan terhadap hukum. Serta, penumbuhan rasa malu dalam melanggar hukum.
Bagi Iqbal, terlampau banyak hal sederhana yang dapat terlaksana tanpa memikirkan hal-hal yang sophisticated. Misalnya, membangun sekolah kejujuran yang lengkap dengan sistem belanja pada kantin yang mengambil sendiri dan membayar sendiri.
“Model ini telah terlaksana di mana-mana. Selain itu, harus pula memperbaiki tata kelola pemerintahan agar orang-orang dapat mengikuti prosedur dengan baik demi berkembangnya karier. Hal inilah yang kami sebut sebagai meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan,” tandas Iqbal. (*)
