Lombok Timur (NTBSatu) – Keberadaan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) cukup marak di Lombok Timur. Bahkan, menimbulkan banyak pro dan pada masyarakat.
Hal itu tak lain karena tambang tersebut banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Belum lagi, banyak yang berstatus ilegal.
Ketua DPRD Lombok Timur, Yusri pun mengaku dilema dengan persoalan tambang tersebut.
Pada satu sisi, tambang MBLB menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun juga menjadi musibah bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian.
“Jujur saja kami dilema. Kita butuh PAD, tapi satu sisi ada dampak lingkungan yang merugikan masyarakat,” kata Yusri, Kamis, 3 Oktober 2024.
Ia menyebut, perlu adanya duduk bareng antar semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Saya juga sudah ngomong ke Komisi II dan III, mereka harus mulai pelajari kasusnya,” ucapnya.
Sementara Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria telah meminta pemerintah daerah untuk menertibkan seluruh tambang ilegal.
“Kalau yang ilegal kami dorong silahkan ditertibkan,” pinta Dian.
Melihat adanya pencemaran lingkungan oleh tambang, Dian pun mulai mempertanyakan kinerja pemerintah daerah.
“Tapi di lapangan kok ada alam dirusak, kalian (pemerintah) ngapain saja,” singgungnya. (*)
