Mataram (NTBSatu) – Aktivis mahasiswa Mataram menggelar Dialog Kaukus Muda DPRD NTB, Kamis, 12 September 2024 malam. Mereka mengangkat tema kebebasan bereskpresi dan berpendapat yang semakin sulit pasca reformasi.
Salah satu dampak yang mereka rasakan adalah pelaporan sejumlah mahasiswa terkait kerusakan pagar DPRD NTB akibat aksi demonstrasi anarkis mendukung putusan MK beberapa waktu lalu. Polda NTB pun memeriksa sejumlah mahasiswa.
Dialog yang berlangsung di Meeino Warking, Kota Mataram ini, mengundang tujuh “wajah muda” anggota DPRD NTB yang baru dilantik. Mahasiswa menggugah sikap para politisi agar membela kepentingan gerakan mahasiswa.
Terlebih, mahasiswa melihat tujuh anggota DPRD NTB itu dahulunya aktif dalam gerakan aktivisme.
Sehingga, mereka merasa perlu meminta komitmen anggota DPRD NTB untuk memperjuangkan penegakan demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Moderator, Yudiatna Dwi Sahreza membuka dialog dengan menyodorkan sejumlah pertanyaan. Penekanan Yudiatna pada aksi mahasiswa mendukung penegakan demokrasi yang berujung kriminalisasi.
Kritik gerakan mahasiswa
Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP, Suhaimi mendapat kesempatan pertama bicara. Suhaimi langsung melontarkan kritik tajam pada gerakan mahasiswa yang ia nilai semakin melemah, hanya karena dilaporkan ke polisi terkait perusakan aset.
“Saya kaget dan bingung ketika mahasiswa meminta anggota DPRD NTB dalam mencabut laporan. Sebab, ketika menjadi aktivis, saya malah akan makin melawan ketika terlapor,” ungkap Suhaimi.
Anggota DPRD Lombok Tengah periode sebelumnya ini, membandingkan aktivis mahasiswa saat ini dengan periode sebelum reformasi. Suhaimi lantas memberi prespektif terkait semangat perlawanan. Ia menyarankan kepada mahasiswa untuk tetap menghadapi proses pelaporan itu. Sebab, proses hukum itu akan berfungsi sebagai ladang Latihan bagi mahasiswa untuk mengawal demokrasi.
“Dan saya akan bangga ketika kalian berteriak lantang di pengadilan tentang perjuangan demokrasi,” ujar Suhami menyemangati para aktivis.
Ia siap menjadi penjamin dalam setiap tahapan apabila para mahasiswa ditahan. Suhaimi mengaku tidak suka ketika bertemu anak-anak muda zaman sekarang masih membicarakan soal perjuangan gerakan aktivisme layaknya tahun 90-an. Karena menurutnya, itu menandakan gerakan aktivis mahasiswa tidak kunjung berubah. Tidak mampu dalam menyiasati zaman secara relevan.
“Memang, zaman berbeda. Namun, kenapa gerakan dan metode mahasiswa masih sama saja dengan yang lalu?” tanya Suhaimi.
Selanjutnya, Anggota DPRD NTB Fraksi Partai Gerindra, Ali Usman Al Khairi mengatakan, acara dialog ini begitu penting lantaran terkait memperjuangkan demokrasi dan menyampaikan pendapat. Terlebih, menyampaikan pendapat merupakan hak yang terjamin dalam Undang-undang.
Pada Pileg NTB tahun 2024, Ali menyebutkan, ada politisi-politisi muda yang berkehendak memperjuangkan demokrasi dan menyampaikan pendapat. Maka, Ali ingin meyakinkan kepada para mahasiswa untuk merasa yakin bahwa pihaknya dan enam anggota DPRD NTB yang turut hadir merupakan kanal untuk menyampaikan aspirasi politik.
Forum diskusi sebagai bentuk pengawasan
Politisi Gerindra ini meyakinkan pihaknya akan menjadi corong perjuangan aktivis. Karenanya, ia mengharapkan forum ini bisa menjadi pengawas dalam mengawal proses demokrasi yang dapat bermuara pada kesejahteraan rakyat.
“Namun, menyampaikan pendapat pun harus berlandas pada beberapa ketentuan, tidak boleh mengibiri hak-hak orang lain. Saya jamin, saya pastikan, seluruh aspirasi yang berkembang akan menjadi diskusi dalam gedung parlemen ke depannya,” komitmen Ali.
Pembicara Ketiga, Anggota DPRD NTB Fraksi PKB, Akhdiansyah mengaku turut mengapresiasi forum dialog tersebut. Ia pun turut bercerita mengenai pengalaman kolektif bersama aktivis yang muncul sejak era reformasi.
Produk Pileg 2019 lalu, Akhdiansyah mengaku kekurangan teman sesama aktivis di parlemen. Namun angin segar setelah Pileg 2024. Sejumlah aktivis bergabung di gedung parlemen Udayana. Sehingga ia merasa sangat yakin bahwa isu-isu ekstra parlemen akan semakin mendapat ruang.
Soal pelaporan dugaan perusakan aset, Akhdiansyah mengaku tidak tahu. Karena tidak semua hal terkonfirmasi kepada anggota dewan. Kendati demikian, ia berkomitmen, bila ada proses pelaporan, pihaknya akan menjadi jembatan yang menghubungkan mahasiswa dengan bagian Sekretariat dan pimpinan dewan.
“Laporan ini memang diajukan tanpa sepengetahuan pimpinan,” tutur Akhdiansyah.
Sarankan membuat agregasi lebih besar
Pembicara Keempat, Anggota DPRD NTB Fraksi Perindo, M. Nashib Ikroman alias Acip senada dengan Suhaimi. Baginya, mahasiswa masa kini kurang imajinatif, terutama soal kondisi dan momentum yang sekarang. Bila ada momentum, maka Acip menyarankan untuk bikin agregasi yang lebih besar.
Menurut Acip, mahasiswa harus tegak lurus dalam konteks gerakan aktivisme dan lebih imajinatif, bukan malah meminta “pengampunan” dari proses hukum. Namun, jika hanya itu kehendak mahasiswa, maka relatif mudah dikabulkan.
Ia meminta gerakan mahasiswa jangan mau dibonsai dengan ancaman dan intimidasi. “Jangan mengurung diri pada aspek perusakan fasilitas, tapi abai dalam melihat kerusakan demokrasi yang terjadi saat ini. Saya berharap bahwa mahasiswa dapat melangsungkan demo setiap hari, tentu dengan membawa isu-isu yang berbeda,” harapnya.
Pembicara kelima, Anggota DPRD NTB Fraksi PPP, Moh. Akri mengatakan, soal penangkapan aktivis mahasiswa hanyalah persoalan yang kecil.
Akri teringat ketika ia dan kawan-kawannya masih berstatus mahasiswa. Saat itu, mereka banyak melihat aktivis mendapatkan ancaman pembunuhan. Bukan sekadar penangkapan. Tapi ia memahami psikologi yang mahasiswa NTB rasakan pasca aksi mendukung putusan MK beberapa waktu lalu.
Ia mengaku tahu rangkaian peristiwa itu. “Sebagai wakil rakyat, saya sempat berdialog soal pelaporan ini. Waktu demo terakhir, saya memang di sana dan ada hal yang crowded serta anarkisme. Soal hal ini, kami dapat bicarakan lebih lanjut,” jelasnya.
Pembicara Keenam, Anggota DPRD NTB Fraksi Partai Demokrat, Indra Jaya Usman alias Iju menyebutkan, privilese mahasiswa ialah ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Sebagaimana pembicara yang lain, Iju mengaku lahir sebagai mahasiswa kala era kebebasan baru saja terbuka lebar. Ia dan kawan-kawannya terdahulu mencari-cari cara supaya dipenjara.
Bagi Iju, tertangkap dan terpenjara adalah keistimewaan dari gerakan aktivisme mahasiswa. Terlebih, mahasiswa ialah agen akal sehat dan semestinya dapat bertarung dalam menjaga dan melestarikan demokrasi.
Iju menyarankan, jika mahasiswa tertangkap, mereka semestinya bisa membuktikan diri jika memang tidak bersalah. Menurutnya itulah kemenangan mahasiswa.
“Oleh karena itu, mahasiswa harus berpacu pada pergerakan eksistensial,” tegasnya.
“Tidak ada ceritanya seseorang yang dipenjara akan kehilangan masa depan. Janganlah berpacu pada isu-isu yang lembek. Rata-rata, perjuangan pergerakan aktivisme memang melembek ketika hiburan sudah banyak terjadi,” sambung Iju.
Undang-undang mengatur kemerdekaan berpendapat
Sementara pembicara terakhir, Anggota DPRD NTB Fraksi Partai Golkar, Hamdan Kasim lebih memilih berkomentar normatif. Ia menyebutkan, memang terdapat Undang-undang yang mengatur soal kemerdekaan menyampaikan pendapat bagi setiap warga negara.
Namun, terdapat kewajiban berupa untuk menghormati kebebasan orang lain, ketertiban umum, dan keamanan. Namun jika mahasiswa memilih untuk melangsungkan aksi dan dialektika, Hamdan tidak menyoal itu.
Hamdan mengaku lahir dari rahim yang sama dengan para mahasiswa, yakni gerakan aktivisme. Tapi jika ada ruang kompromi, ia mengaku bisa membicarakan dengan pihak lain soal pencabutan laporan terhadap mahasiswa. Karena baginya, politik adalah seni untuk berkompromi.
“Silakan untuk mengingat wajah-wajah kami bila mahasiswa akan melangsungkan demo lagi. Saya tidak akan melarang mahasiswa dalam menyampaikan pendapat, tapi kami juga harus tetap berazas hukum,” tandas Hamdan. (*)
