Mataram (NTBSatu) – Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 semakin dekat. Pelaksanaan event internasional itu mulai 29 September 2024 mendatang.
Namu di balik itu, persoalan pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024 senilai Rp231,29 miliar masih belum menemukan titik temu.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat menyerahkan pembayaran hosting fee ratusan miliar tersebut kepada Pemerintah Daerah, yakni Pemprov NTB dan lima kabupaten dan kota di Pulau Lombok.
Namun, Pemprov NTB justeru tetap menginginkan Pemerintah Pusat membayarnya. Alasannya, fiskal daerah dalam keadaan tidak sehat.
Sementara itu, alasan Pemerintah Pusat tidak bisa sepenuhnya mau menanggung hosting fee MotoGP 2024, karena pada penyelenggaraan 2022 lalu, jadi temuan BPK.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, kewajiban hosting fee MotoGP selalu terbebani kepada pemerintah pusat.
Namun, setelah adanya temuan dari BPK RI, Kemenparekraf ternyata tidak memiliki tugas dan fungsi untuk membayar hosting fee MotoGP.
“Kami mendorong Pak Sekda NTB untuk mengalokasikan anggaran hosting fee MotoGP di APBD,” kata Sandiaga Uno mengutip dari YouTube CNBC Indonesia, Minggu, 8 September 2024.
Dari temuan BPK RI, tidak memperkenankan Kemenparekraf membayar hosting fee, lantaran tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kemenparekraf hanya bisa membantu mempublikasikan gelaran MotoGP melalui Wonderfull Indonesia yang bekerjasama dengan ITDC dan InJourney.
Kendati demikian, Sandi tetap berharap pemerintah akan mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Meskipun, akan memakai sistem cicil.
“Dorna sangat terbuka menerima hosting fee pra dan pasca MotoGP,” bebernya.
Mantan Calon Wakil Presiden itu meyakini, ITDC, InJourney, dan MGPA dapat melangsungkan pertemuan dengan Dorna untuk bernegosiasi menyangkut soal penyicilan tersebut.
“Indonesia adalah pasar MotoGP yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, mari sambut MotoGP dengan riang gembira dan datanglah ke NTB,” ungkap Sandi.
Ia berharap hosting fee tidak menjadi permasalahan yang serius. Pasalnya, pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan MotoGP dengan baik.
“Masyarakat nasional dan internasional sangat menunggu MotoGP sebagai gelaran wisata kelas dunia. Ia percaya dengan kepemimpinan ITDC dan InJourney bisa menyelesaikan permasalahan ini,” terangnya.
Minta Pemerintah Pusat yang Tanggung
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi berharap, biaya hosting fee 2024, didanai pemerintah pusat.
Harapan ini muncul, karena tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan hosting fee. Selain itu pula, adanya acara nasional yang menjadi beban kepada daerah, salah satunya Pilkada serentak dan pelaksanaan PON.
“Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang mana program ini menyedot cukup banyak anggaran,” kata Gita, kemarin.
Mantan Penjabat (Pj.) Gubernur NTB itu mengaku, pihaknya bukan tidak sanggup membantu pembayaran hosting fee. Hanya saja, pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayarannya dan berharap Pemerintah Pusat menanggung pembiayaannya.
“Semua pihak, dalam hal ini stakeholder MotoGP, dapat menyukseskan penyelenggaraan MotoGP 2024, melalui sinergi kolaborasi dan kontribusi parisipatif demi kelancaran MotoGP,” pungkas Gita.
Tetap Laksanakan MotoGP
Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka mengatakan, belum ada pembicaraan soal pengalihan hosting fee dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Begitupun pembagian penganggaran untuk hosting fee antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Menurut Troy, masih banyak proses diskusi yang harus terlaksana. Sebab, pembayaran hosting fee tersebut bukanlah soal pengeluaran uang, melainkan mekanisme pengeluaran uangnya.
Di samping itu, pihaknya dalam hal ini ITDC memastikan, MotoGP akan tetap terlaksana. Mereka hanya bisa membicarakan soal itu terkait hosting fee. ITDC pun mengapresiasi Pj. Gubernur NTB, Hassanudin terutama soal dukungan moral.
“Kami menunggu kabar lanjutan soal hosting fee,” ungkap Troy, kemarin.
Troy mengaku telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Kemenparekraf soal pembayaran hosting fee. Namun, Troy tidak mengetahui mengenai dukungan dari Wonderfull Indonesia terkait pembayaran tersebut.
“Meskipun pembayaran hosting fee belum pasti, kami pastikan MotoGP akan tetap terlaksana. Sebab, gelaran internasional milik Indonesia,” tandasnya.
Kurang Optimis Banyak Penonton
Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria menyampaikan, saat ini pihaknya tetap gencar mempromosikan event internasional tahunan ini.
“Promosi MotoGP Mandalika tidaklah terlambat. Sebab, segala proses dan bentuk promosi berjalan sesuai dengan penjadwalan yang telah kami tentukan sejak awal,” kata Priandhi.
Priandhi mengaku, MGPA dan ITDC terus berjuang agar masyarakat makin banyak membeli tiket MotoGP.
Pada gelaran MotoGP 2024 ini, lanjutnya, MGPA menargetkan penjualan tiket sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini pihaknya akan menyediakan sebanyak 100.000 tiket.
“Kita akan bekerja keras memenuhi target tersebut. kita ingin agar masyarakat dunia mengenal Indonesia melalui balapan dan sajian seni dan budayanya yang luar biasa,” ungkapnya.
Di balik semangat itu, Priandhi menyadari, akan terdapat penurunan jumlah penonton dari tahun pertama menuju tahun selanjutnya. Sebab, gelaran tahun pertama akan didominasi orang yang penasaran, bukan penonton sejati.
“Akan tetapi, kami akan menemukan titik tengah mengenai jumlah sejati penonton MotoGP,” bebernya. (*)
