Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menyoroti perihal keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar Pemprov NTB dan lima Pemda kabupaten/kota di Pulau Lombok ikut berkontribusi membayar hosting fee MotoGP 2024.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Ruapeda mengatakan, dengan kondisi fiskal atau keuangan daerah sekarang, Pemprov NTB tidak akan mampu membayar hosting fee tersebut.
Apalagi, dalam APBD tahun 2024 ini, alokasi anggaran banyak terfokuskan pada pembiayaan PON dan Pilkada.
“Saya kira dengan pembiayaan PON tahun ini yang cukup besar dan menguras keuangan daerah, mending pusat saja (yang bayar, red). Tidak usah bebankan daerah lagi,” kata Isvie, Selasa, 27 Agustus 2024.
Isvie tak menampik, penyelenggaran event berskala internasional ini memberi dampak pada perputaran ekonomi masyarakat. Namun, tidak untuk pertumbuhan APDB.
“MotoGP itu punya dampak yang luar biasa untuk daerah. Terutama untuk promosi wisata kita, tapi untuk membebani dengan kondisi fiskal daerah sekarang saya rasa tidak baik. Kita sama-sama tahu lah kondisi daerah,” bebernya.
Sisi lain, Pemerintah Pusat juga menuntut Pemda agar mandiri mengelola sirkuit tersebut. Isvie sendiri memahami hal demikian. Namun, sambungnya, tidak elok jika memaksakan dengan kondisi fiskal yang sedang tidak baik sekarang.
“Saya kira lambat laun akan terjadi seperti itu (mengelola sirkuit secara mandiri). Tapi kali ini kan keadaan daerah. Gubernur juga sudah menyampaikan hal itu ke Kemendagri, mungkin tahun depan bisa,” jelas Bendahara DPD Golkar NTB itu.
Pemprov NTB Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Sementara itu, Pemprov NTB melaui Pj Gubernur NTB, Hassanudin menyampaikan, perihal pembayaran hosting fee sedang dalam koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Kita masih terus berkoodinasi dan membicarakan hal tersebut, yang jelas tidak ada istilah mengabaikan atau tidak mendukung (MotoGP),” kata Hassanudin, Selasa, 27 Agustus 2024.
Hassanudin mengaku, pihaknya belum mengetahui secara rinci besaran biaya yang dibebankan. Termasuk soal pembagian tanggungjawab kepada pemerintah kabupaten atau kota.
“Saya belum lihat rinciannya, belum ada berapa formulasinya,” ujarnya.
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) tanggapi perihal Pemprov NTB yang tak sanggup membayar hosting fee penyelenggaraan MotoGP 2024.
Vice President Corporate Secretary ITDC, Million Sekarsari menyampaikan, pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan Pemprov NTB, ihwal pembayaran hosting fee tersebut.
Namun, untuk sementara ini pihaknya tetap berupaya keras agar event berskala internasional ini tetap berjalan.
“Kita akan berupaya keras agar event ini tetap berjalan, dan akan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mencari pemecahan kendala ini,” kata Sekarsari kepada NTBSatu, Senin, 26 Agustus 2024.
Menyinggung berbagai kemungkinan yang terjadi, jika Pemprov benar-benar tidak bisa membayar hosting fee event tersebut, ITDC belum mau mengambil kesimpulan terlalu dini.
Pasalnya, hingga kini sedang dalam upaya membangun komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pusat.
“Batasan statement kami hanya bisa sampai di situ, karena semua masih diupayakan,” ujar Sekarsari.
Sebagai informasi, pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, seluruh hosting fee ditanggung Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebesar Rp174,6 miliar.
Sementara untuk MotoGP Mandalika 2023, ITDC dan Kemenparekraf membayar hosting fee sebesar Rp176,8 miliar, dengan rincian ITDC Rp98 miliar dan Kemenparekraf Rp78,8 miliar.
Untuk tahun 2024, hosting fee ITDC memperkirakan mencapai Rp231,29 miliar. (*)
