Mataram (NTB Satu) – Majelis Hakim diingatkan bahwa penangguhan penahanan diberikan kepada Po Suwandi tanpa imbalan apapun.
Pengamat Hukum dari Universitas Mataram (Unram), Taufan Abadi mengatakan, pemberian penangguhan terhadap terdakwa oleh majelis hakim harus tanpa jaminan uang.
“Tapi harus berdasarkan syarat yang ditentukan,” katanya kepada NTB Satu, Jumat, 22 September 2023.
Syarat yang dimaksud, katanya, harus sesuai dengan pengajuan yang diberikan. Jika alasannya karena sakit, maka hakim harus mempertimbangkan dengan baik dan selektif.
Berita Terkini:
- Polisi Tetapkan Sembilan Tersangka Dugaan Korupsi KUR BNI Kota Bima, Rugikan Negara Capai Rp39 Miliar
- Bangun Pemahaman Publik, STKIP Taman Siswa Bima Jelaskan Keterpisahan Insiden di Depan Kampus
- Belum Sebulan Menjabat, Wakapolda NTB Dimutasi Kapolri
- Profil Mendiang Paus Fransiskus dan Kenangan di Indonesia Pilih Naik Mobil Innova Zenix Ketimbang Alphard
Menurutnya, meskipun KUHAP memberi ruang kewenangan untuk memberi penangguhan, tapi hakim tidak bisa menggunakannya dengan serampangan.
“Hakim perlu mempertimbangkan pengenaan pasal perbuatan pelaku, jejak pelaku dan bahaya perbuatannya,” beber dosen Fakultas Hukum Unram ini.
Jika benar penangguhan diberikan ke Po Suwandi karena sakit, menurutnya hakim memiliki memiliki alternatif lain. Misalnya, berobat dalam tahanan.
“Namun jika dalam kondisi darurat, seperti tidak bisa melakukan aktivitas apapun, maka harus dipastikan dia tetap dalam pengobatan di rumah sakit,” ujarnya.
