Mataram (NTBSatu) – Provinsi NTB mendapatkan pagu APBN 2024 sebesar Rp25,75 triliun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, realisasi pagu tersebut sampai 15 Juli 2024 sudah mencapai 50,64 persen.
“Dari pagi Rp25,75 triliun sudah tersalurkan ke Pemda sebesar Rp13,04 triliun,” ucap Ratih usai kegiatan sharing session Forum Konsultasi Publik, Kamis, 18 Juli 2024.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB per 15 Juli 2024 persentase penyaluran terbesar adalah Dana Desa (DD) sebesar 69,83 persen. DD mendapat pagu Rp1,1 triliun dan realisasinya RpRp781, 2 miliar.
Kedua, belanja pegawai (64,30 persen) dari pagu anggaran Rp3,2 triliun, sudah tersalur Rp2,09 triliun.
Ketiga, belanja bansos (54,6 persen) pagu Rp20,1 miliar. Terealisasi Rp11,02 miliar.
Keempat, Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik (52,04 persen). Mendapatkan anggaran Rp2,89 triliun. Tersalurkan Rp1,5 triliun.
Kelima, belanja barang (47,81 persen) dengan pagu Rp3,85 triliun dan sudah terealisasi Rp1,84 triliun.
Keenam, belanja modal (40,9 persen). Pagunya sebesar Rp1,66 triliun. Dengan realisasi anggaran Rp679,88 miliar.
Terakhir, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baru sebesar 9,17 persen. Dari pagu Rp1,7 triliun. Yang terpakai hanya Rp156,5 miliar.
Terlihat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk APBN NTB masih tergolong rendah, sangat jauh dibandingkan yang lain.
Ratih mengungkapkan, penyebabnya karena petunjuk teknis (juknis) secara nasional terlambat atau belum semuanya rampung.
Rendahnya realisasi DAK fisik ini bukan hanya terjadi di NTB saja, melainkan seluruh provinsi di Indonesia.
“Tapi NTB masih tergolong bagus. Yang lain banyak yang lebih sedikit atau 6 persen kebawah,” ungkapnya.
Kendati mengalami keterlambatan, Ratih optimis realisasi DAK Fisik ini dapat mencapai target.
“Menurut saya, sepanjang pekerjaan tersebut sudah terencana oleh Satuan Kerja (Satker) atau Pemda. Akhir tahun 2024 realisasinya akan terpenuhi sesuai dengan pagu anggaran,” tandasnya.
