Mataram (NTBSatu) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-19 yang berlangsung pada Selasa 4 Juni 2024.
Dengan pengesahan ini, ibu yang melahirkan kini berhak mendapatkan cuti hingga 6 bulan dan tetap menerima gaji.
Melansir Kompas.com, menurut ketentuan dalam UU KIA, ibu yang bekerja berhak atas cuti melahirkan selama 6 bulan, dengan gaji penuh selama 3 bulan pertama dan 75% gaji untuk 3 bulan berikutnya.
Pasal 4 ayat (3) UU KIA menyatakan, “Setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan: paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”
Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang hak gaji ibu selama cuti melahirkan.
Berita Terkini:
- Makin Solid, Zul-Uhel Dapat Dukungan Bapera NTB
- Polisi Periksa 10 Pihak Ponpes Al Aziziyah dari Pagi hingga Malam
- Misteri Arah Dukungan Golkar di Pilkada Kota Bima, 6 Nama Berebut Tiket Rekomendasi
- Jemaah Haji asal Bima Meninggal Dunia saat Transit di Bandara Kualanamu Medan
- Bawaslu NTB Temukan Joki Pada Proses Coklit
Selama 3 bulan pertama, ibu berhak atas gaji penuh, bulan keempat juga gaji penuh, dan bulan kelima serta keenam sebesar 75% dari total gaji.
Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan jaminan finansial dan dukungan bagi ibu selama masa-masa kritis awal kehidupan anak.
UU KIA juga memastikan adanya perlindungan hukum bagi ibu pekerja yang tidak menerima haknya.
Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan bantuan hukum jika ibu diberhentikan atau tidak memperoleh haknya selama cuti melahirkan. (WIL)
