Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota Mataram membutuhkan dana sebesar Rp45 miliar untuk membangun pengaman tanggul atau “riprap” di sepanjang objek wisata Pantai Ampenan.
Dana tersebut telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RI melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menjadikan prioritas utama terkait pemasangan riprap sepanjang 9,1 kilometer di garis pantai Kota Mataram.
“Namun, untuk tahap pertama, kami fokuskan pada objek wisata Pantai Ampenan, dari muara Jangkuk hingga ke batas Pertamina,” katanya
Pemilihan Pantai Ampenan sebagai prioritas didasari oleh beberapa pertimbangan.
Pertama, kawasan tersebut merupakan titik potensi gelombang pasang tertinggi. Kedua, terdapat instalasi vital seperti Pertamina dan kawasan pemukiman warga di sana.
Ketiga, pemasangan riprap di Pantai Ampenan dapat menjadi bagian dari program revitalisasi pantai yang sedang berlangsung dengan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp4,5 miliar.
Berita Terkini:
- Berdayakan DBH-CHT, Pemprov NTB Rumuskan Dukung Jamsostek
- Pakai DBH-CHT 2024, Disnakertrans NTB: Jamsostek Sangat Relevan untuk Lindungi Pekerja
- Dibiayai DBH-CHT, Pemprov NTB Beri Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran
- Pj Gubernur NTB Apresiasi Pelaksanaan Jamsostek yang Manfaatkan DBH-CHT
- Pakai DBH-CHT, Disnakertrans NTB Gelar Monitoring dan Optimalisasi Jamsostek
“Kami tidak ingin setelah pedagang kaki lima dan fasilitas publik ditata rapi, amburadul karena konstruksi pengaman tanggul tidak kuat,” jelas Mohan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning menambahkan, bahwa riprap terbukti lebih efektif sebagai pengaman garis pantai dibandingkan dengan beronjong.
“Batu-batu yang digunakan untuk riprap berukuran besar sehingga tidak mudah bergeser saat terjadi gelombang pasang,” terangnya.
Lebih lanjut Lale menjelaskan, berdasarkan evaluasi instalasi riprap di Pantai Ampenan, Mapak Indah, dan Loang Baloq, riprap terbukti efektif mencegah erosi garis pantai.
“Oleh karena itu, pemasangan riprap perlu diprioritaskan di wilayah pantai lain yang belum memilikinya, karena garis pantai mulai terkikis,” ujarnya. (WIL)
