Lombok Timur (NTBSatu) – Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bacabup-Cawabup) Lombok Timur, H Rumaksi dan Amrul Jihadi (RAMAH) kompak menyerahkan berkas pendaftaran ke 8 partai politik (parpol) yang memiliki kursi keterwakilan di DPRD Lombok Timur, Senin, 5 Mei 2024.
Penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) RAMAH diawali ke Partai NasDem. Lalu secara maraton ke PAN, PKB, PPP, Golkar, PDIP, Hanura, dan terakhir di Partai Demokrat.
Paslon RAMAH yang diiringi oleh simpatisan dan pendukungnya pun disambut ramah oleh jajaran fungsionaris partai yang dijajaki menjadi koalisi di Pilkada Lombok Timur 27 November mendatang itu.
Pada kesempatan itu, Paslon RAMAH berharap agar partai-partai yang dijajaki memberikan rekomendasi dukungan ke Paslon RAMAH. Kendati, secara syarat administrasi jumlah keterwakilan kursi Partai Nasdem dan Demokrat sudah cukup dengan akumulasi 10 kursi di DPRD Lombok Timur.
“Kami tentu berharap partai-partai tempat kami, Paslon RAMAH, menyerahkan berkas pendaftaran memberikan rekomendasi dukungan, dan berjuang bersama di Pilkada ini,” kata Bang Mack, sapaan akrab Rumaksi.
Berita Terkini:
- Banjir Bandang Terjang Pulau Sumbawa, Nestapa di Ujung Tahun 2024
- Penetapan NTB sebagai Tuan Rumah PON 2028 Masih Tunggu SK Kemenpora
- Kabid SMK Terjaring OTT Seret Nama Kadis Dikbud NTB
- Siswi SMAN 1 Mataram Bawa Tim Hockey Indonesia Juara Asia
- Banjir di Pulau Sumbawa, 4.850 KK Terdampak dan 316 Ekor Hewan Ternak Hanyut
Ia mengungkapkan, secara prinsip, Paslon RAMAH tetap akan menaati semua aturan dan mekanisme yang ada di setiap partai politik. Hal itu sebagai bentuk penghargaan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh setiap partai politik.
Rumaksi pun mengatakan pihaknya masih ingin menambah basis pendukung sebagai modal pertarungan demokrasi tahun ini. “Agar teman kita gotong royong lebih banyak dalam memenangkan Paslon RAMAH di Pilkada mendatang,” imbuhnya.
Ia pun menegaskan paket RAMAH tidak akan pernah bubar. Ia mengatakan Paslon RAMAH merupakan pasangan paling ideal, baik dari segi kemistri maupun infrastruktur politik. (MKR)
