Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menunjukkan keseriusannya menekan angka inflasi tahun 2024.
Hal itu dibuktikan dengan kembalinya dilaksanakan video conference (Vicon) Rapat Koordinasi untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi bersama Kemendagri RI.
Selain Kemendagri RI, rapat itu juga dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Bima. Antara lain, Wali Kota Bima Mohammad Rum yang mengkuti langsung dari Kantor Gubernur NTB.
Sedangkan di Ruang Rapat Wali Kota diikuti Asisten III Setda Kota Bima, Muhammad Saleh bersama stakeholder lainnya.
Muhammad Saleh menyebut, kerja sama atau kolaborasi antara berbagai sektor penting dilakukan untuk menghadapi tantangan pengendalian inflasi. Hal ini juga untuk memahami secara mendalam tentang berbagai dinamika ekonomi lokal.
“Ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan inflasi,” kata Saleh dalam sambutannya, Senin 29 Januari 2024.
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan online itu adalah terkait harga-harga komoditas pokok, ketersediaan pasokan, serta kebijakan harga dari pemerintah.
Untuk minggu keempat pada Januari 2024, terdapat 80 kota yang mengalami inflasi.
Pada Januari 2024 terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan dan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), yaitu 10 kabupaten/kota mengalami penurunan IPH tertinggi. Dan 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera.
Selain itu, dipaparkan juga bahwa bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup tajam di setiap daerah di wilayah kota maupun kabupaten. Meningkatkannya harga tersebut jauh signifikan dibanding tahun 2023.
“Dan ini yang perlu dicari sebab dan solusinya,” ujar Saleh.
Tak hanya itu, kenaikan bawang putih sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk bawang merah, jika dipantau berdasarkan kenaikan harga di bulan Januari, terjadi peningkatan harga hingga 14,7 persen. Hal ini jauh lebih tinggi dibanding bulan Desember 2023.
“Sementara di minggu keempat Januari ini mencapai 37.000. Kemudian Kenaikan harga daging ayam ras yg tertinggi, sebagian besar terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan,” paparnya.
Selain itu, rapat ini juga menyoroti pentingnya kebijakan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Pemkot Bima akan bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mengontrol harga dan mencegah praktik penimbunan barang yang menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba.
Menurut Saleh, di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri, rapat koordinasi seperti ini penting dilakukan. Karena akan menjadi pemerintah setempat untuk merumuskan strategi yang tepat.
“Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bima,” jelasnya. (KHN/*)
