Mataram (NTB Satu) – Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi menganggap keterbukaan rincian nominal dana Pokok Pikiran (Pokok) anggota DPRD NTB sangat minim bahkan sulit diketahui.
“Jangan sampai pokir itu seperti hantu, dibicarakan tapi tidak ada di dokumen anggarannya,” jelasnya kepada NTB Satu Kamis, 27 Juli 2023.
Selain mempertanyakan akuntabilitas dana pokir, juga turut mengkritisi persoalan DPRD NTB yang terkesan terlibat dalam kerja-kerja eksekutif.
Baca Juga:
- Jaksa Mulai Telaah Dugaan Korupsi SPPD DPRD Lombok Utara
- 7 Fakta Unik Film Jumbo, Animasi Terlaris hingga Bakal Tayang di 17 Negara
- Jelang Mutasi, Hari ini 40 Pejabat Eselon II Pemprov NTB Jalani Job Fit
- SBY Nilai Dual Track Strategy Prabowo Hadapi Tarif AS 32 Persen Keputusan Tepat
“Yang mesti dilakukan yang pertama, DPRD harus memiliki perbedaan wilayah antara eksekutif dan legislatifnya, jangan sampai kerja legislatifnya melemah,” paparnya.
Ia mengatakan, tugas pokok DPRD sebagai pengawas kinerja dari eksekutif, oleh karena itu, menurutnya anggaran dana pokir harusnya DPRD membatasi ruang eksekusi dari setiap program yang bersumber dari dana pokir. Sebab akan menyebabkan fungsi kontrol kedepan bisa melemah.
“DPRD hanya sebagai hak tunjuk, jangan sampai masuk dalam hak pelaksanaan dan mengeksekusi program. Serta seharusnya DPRD mengawasi kegiatan dan program itu,” ucap Ojie, sapaan akrabnya.
