Mataram (NTBSatu) – Terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana hibah KONI Dompu tahun 2018-2020, Putra Taufan pasrah. Ia menyerahkan rumahnya untuk mengganti kerugian negara.
Diketahui, mantan Ketua KONI Dompu itu dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 7,6 penjara dan membayar denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan badan. Selain itu, JPU juga menuntut agar terdakwa membayar uang pengganti Rp1,1 miliar.
“Ada satu sertifikat rumah saya di Kabupaten Dompu yang saya serahkan kepada Jaksa sebagai pengganti kerugian keuangan negara,” katanya.
Penyerahan sertifikat rumah tersebut dilakukan sebagai bentuk iktikad baiknya dalam mengganti kerugian negara yang timbul. Taufan juga meminta majelis hakim agar memberikan hukuman yang adil atas perbuatannya.
“Saya beriktikad baik untuk mengganti kerugian negara, makanya satu sertifikat rumah yang saya tempati saya serahkan,” jelasnya.
Berita Terkini:
- Gubernur Iqbal Pastikan Proyek IJD di Sumbawa Masuk Skema Multiyears
- Minat Umrah Tinggi, Pemprov NTB Upayakan Buka Rute Penerbangan Baru Lombok – Jeddah
- Bareskrim Turun Tangan, Kasus Tambang Ilegal di Lobar Ditegaskan Berlanjut
- Tanggapi Sanksi Etik Jelang Pemilihan Rektor Unram, Prof. Hamsu Siapkan Langkah Hukum
Sebelumnya, JPU yang diwakili Ngurah Gede Bagus Jatikusuma menyebut, jika uang pengganti tidak diganti dalam jangka waktu satu bulan setelah adanya berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Putra Taufan dilelang jaksa untuk negara.
Dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka terdakwa dihukum selama 3 tahun dan 8 bulan penjara. (KHN)
